sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

DPR Soroti Tingginya Angka Anak Putus Sekolah, Dorong Pemerintah Siapkan Beasiswa

News editor Felldy Utama
28/11/2025 02:05 WIB
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah nasional.
DPR Soroti Tingginya Angka Anak Putus Sekolah, Dorong Pemerintah Siapkan Beasiswa  (FOTO:iNews Media Group)
DPR Soroti Tingginya Angka Anak Putus Sekolah, Dorong Pemerintah Siapkan Beasiswa (FOTO:iNews Media Group)

IDXChannel - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah nasional. Di mana, merujuk data Pusdatin Kemendikasmen per 6 November 2025, angka tersebut menyentuh 4.149.742 anak.

Bahkan, untuk Kabupaten Pandeglang, Banten, angka anak yang tidak sekolah saja sudah menyentuh 7.193 anak. Data ini disampaikan Bonnie saat rapat kerja bersama Mendikdasmen di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11) kemarin.

"Di dapil saya, Pandeglang, terdapat 7.193 anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Ini terdiri dari 2.955 siswa SMA putus sekolah, 3.007 anak berhenti di jenjang SMP, dan 1.231 anak hanya menamatkan SD," kata Bonnie.

Bonnie menegaskan kondisi di Pandeglang ini merupakan miniatur persoalan nasional di mana secara keseluruhan 4,1 juta anak Indonesia tidak bersekolah, dengan rincian 1.061.041 anak putus sekolah (25,57 persen), 1.119.743 anak lulus tetapi tidak melanjutkan (26,98%), dan 1.968.958 anak (47,45 persen) belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Dia pun mengingatkan semangat Bung Karno yang menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental seluruh rakyat. "Semangat Bung Karno jelas: pendidikan harus dinikmati seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Hari ini justru masih banyak anak kehilangan hak dasar itu," ujarnya.

Dia mendorong pemerintah memperkuat kebijakan afirmatif seperti beasiswa dan subsidi pendidikan. "Angka ini bukan sekadar statistik. Ini masa depan bangsa yang sedang terancam. Pendidikan tidak boleh menjadi kemewahan," katanya.

Menurutnya, nilai perjuangan Bung Karno harus menjadi pijakan moral pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan.

"Kalau negara abai terhadap pendidikan anak-anaknya hari ini, maka kita sedang menyiapkan krisis masa depan. Pendidikan bukan belas kasihan, tetapi kewajiban konstitusional negara," ujar dia.

(kunthi fahmar sandy)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement