Nur Khabibi/MPI
IDXChannel - Dewan Pers menolak beberapa pasal yang termuat dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.
Pasal tersebut kaitannya dengan KPI sebagai penyelesai sengketa pers dan pelarangan penayangan ekslusif produk jurnalistik investigasi.
Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, dua pasal tersebut dinilai akan menghalangi kebebasan pers.
"Dua pasal ini yang kami anggap akan membelenggu kemerdekaan pers," kata Yadi dikutip, Selasa (28/5/2024).
Yadi menambahkan, masyarakat pers kompak menolak adanya dua pasal tersebut. Bukan hanya insan pers, jutaan masyarakat Indonesia menentang adanya pasal yang dimaksud.
"Saya hanya ingin menegaskan bahwa kemerdekaan pers itu adalah hadiah negara untuk publik, bukan untuk pers," kata dia.
Lebih lanjut, Yadi menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999, kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.
