Untuk menjawab tantangan tersebut, sejumlah solusi strategis perlu diterapkan secara konsisten. Menurut Eko, digitalisasi koperasi menjadi kunci utama. Koperasi harus mampu mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan layanan, transparansi, dan efisiensi operasional.
“Pemerintah telah mendorong koperasi ke dalam ekosistem keuangan digital,” katanya.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM koperasi melalui pelatihan dan pendampingan menjadi hal yang krusial. Edukasi tentang manajemen koperasi, akuntansi, hingga pemasaran digital harus menjadi bagian integral dalam program pemberdayaan koperasi.
“Pengawasan dan regulasi yang ketat juga perlu ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan koperasi sebagai alat investasi ilegal," kata dia.
"Diperlukan sinergi antara DEKOPIN yang notabenenya sebagai wadah tunggal dengan pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, serta aparat penegak hukum dalam menindak koperasi nakal dan melindungi kepentingan anggota,” lanjutnya.
Dia menegaskan Harkopnas 2025 harus menjadi titik balik bagi kebangkitan koperasi di Indonesia.
"Dengan membenahi kelemahan membangun sistem yang transparan dan modern, serta menguatkan kembali semangat gotong royong, koperasi bisa menjadi pilar ekonomi rakyat yang tangguh dan berkelanjutan,” kata Eko.