Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel - Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper telah memperingatkan Israel untuk tidak mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat sebagai balasan atas pengakuan Inggris atas negara Palestina.
Cooper berbicara kepada BBC sebelum menghadiri konferensi pada hari Senin di PBB di New York, di mana Prancis dan negara-negara Eropa lainnya akan membuat pengumuman serupa.
Dilansir dari laman BBC Senin (22/9/2025), dalam sebuah perubahan kebijakan yang signifikan, Perdana Menteri Sir Keir Starmer mengumumkan pengakuan Inggris atas negara Palestina pada hari Minggu, bersama dengan Kanada, Australia, dan Portugal.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam langkah-langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut memberikan hadiah besar bagi terorisme.
Ketika ditanya oleh BBC apakah ia khawatir Israel akan menjadikan deklarasi ini sebagai dalih untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat, Cooper mengatakan ia telah menjelaskan kepada mitranya dari Israel bahwa ia dan pemerintahnya tidak boleh melakukan hal itu.
"Kami telah menegaskan bahwa keputusan yang kami ambil ini adalah cara terbaik untuk menghormati keamanan Israel dan juga keamanan Palestina," tuturnya.
"Ini tentang melindungi perdamaian dan keadilan, dan yang terpenting, keamanan Timur Tengah, dan kami akan terus bekerja sama dengan semua pihak di seluruh kawasan agar dapat mewujudkannya," kata dia.
Cooper mengatakan para ekstremis di kedua belah pihak berusaha mengabaikan prospek solusi dua negara, yang merupakan kewajiban moral Inggris untuk dihidupkan kembali.
"Hal yang mudah dilakukan adalah pergi begitu saja dan berkata, yah, semuanya terlalu sulit. Kami hanya berpikir itu salah ketika kami telah menyaksikan kehancuran dan penderitaan seperti itu," katanya.
"Sebagaimana kita mengakui Israel, maka kita juga harus mengakui hak-hak Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri," ujar dia.
Ia tidak mengatakan kapan Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur akan menjadi kedutaan penuh, dan hanya mengatakan hal itu akan berlanjut sementara proses diplomatik dengan Otoritas Palestina dimulai.
(kunthi fahmar sandy)
