Binti Mufarida
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto telah menerima enam rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta.rekomendasi Enam yang disampaikan kepada Presiden Prabowo tersebut termuat dalam laporan setebal 3.000 halaman.
“Kami sebenarnya tadi telah menyerahkan ada 7 jilid buku kepada Pak Presiden, mungkin sekitar 3.000 halaman ya. Ada yang ringkasannya, ada yang 13 halaman, dan ada yang hanya 3 halaman. Dan tadi sudah diserahkan kepada Bapak Presiden dan beliau sudah baca yang kesimpulannya adalah bahwa ada enam poin dari kesimpulan yang dicapai oleh Komite Percepatan Reformasi Polri,” kata Yusril kepada awak media, dikutip Rabu (6/5/2026).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) itu mengatakan bahwa rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri telah dilaporan dan diterima oleh Presiden Prabowo.
"Bahwa kita sudah melaporkan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Pak Presiden dan Bapak Presiden menerima baik laporan hasil kerja dari komite dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden,” katanya.
Berikut enam Rekomendasi Reformasi Polri yang disampaikan kepada Presiden Prabowo:
1. Kedudukan Polri
Dari hasil serap aspirasi terdapat beberapa masukan yang menyoroti kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan, yaitu tetap di bawah presiden seperti yang berlaku saat ini atau membentuk Kementerian baru yang akan menaungi Polri secara administratif.
Meskipun pembahasan itu tidak bersifat primer dan prosentasenya relatif kecil, namun masalah ini menarik perhatian publik sehingga perlu ada penegasan sehingga tidak menimbulkan perdebatan yang kontra produktif dalam agenda reformasi Polri.
Dengan mempertimbangkan manfaat dan mudharat melalui beberapa pengalaman dan praktik yang dilakukan selama ini, serta memperhatikan konteks ke Indonesiaan (kondisi geografis dan karakteristik wilayah serta masyarakat), maka seluruh anggota KPRP bersepakat untuk tidak mengusulkan adanya Kementerian baru dan kedudukan Polri tetap seperti yang berlaku saat ini, dengan catatan keberadaan pengawas eksternal yaitu Lembaga Kompolnas harus diperkuat dengan mandat kewenangan yang diperluas.
2. Penguatan Lembaga Kompolnas
Konsekuensi dari kedudukan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden harus diimbangi dengan penguatan lembaga Kompolnas sebagai lembaga independen, untuk memastikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangannya berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan ketentuan perundang undangan dan harapan masyarakat.
Penguatan Kompolnas dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan strategis di bidang administrasi Polri serta memberikan masukan terkait pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, tetapi juga melakukan pengawasan terkait tata kelola di bidang pembinaan dan operasional Polri, serta investigasi dalam penegakkan kode etik profesi Polri.
Oleh karena itu, lembaga Kompolnas harus dilakukan pembenahan secara fundamental yang meliputi; kedudukan, komposisi keanggotaan, mekanisme pengangkatan, tugas dan wewenang serta pengelolaan anggaran. Hal ini mendudukkan Kompolnas menjadi lembaga independen yang sepenuhnya melaksanakan fungsi “check and balances” terhadap Polri dengan kewenangan yang putusannya bersifat mengikat.
