Danandaya Arya Putra
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keppres perihal Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Satgas.
Sebagai Wakil Ketua Satgas, Muhadjir bakal fokus pada nasib korban yang ditimbulkan dari permainan judi online.
"Kalau dari Kemenko PMK saya sebagai Menko PMK akan fokus di pasca operasi yang nanti mungkin ada korban yang harus kita tangani," ujar Muhadjir di Gedung Kemko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024).
Tugas itu sama saat pihaknya menangai permasalahan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sehingga, urusan penegakan hukum terhadap pelaku judi online bakal masuk ke ranah Menko Polhukam.
"Karena penegakkan hukum maka itu yang mengkoordinasi Pak Menkopolhukam. Saya kan hanya sebagai wakil pengarah, sebagaimana juga di TPPO, saya kan juga wakil pengarah dari Pak Menkopolhukam," ujarnya.
"Selama ini yang sudah kami kerjakan ya itu tadi, lebih menitikberatkan kepada pasca operasi pemberantasan kemudian ada korban, kemudian itu yang kita rehabilitasi," kata dia.
Seperti usulan dia yang belakangan ini ramai, soal korban judi online dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial ( bansos ). Namun berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan, belum ada dana atau arahan khusus terkait pemberian bansos untuk keluarga yang terdampak judi online.
"Enggak ada," kata Jokowi dalam keterangannya usia meninjau Progam Batuan Pompa Air di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2024).
Jokowi juga mengatakan belum ada aturan yang mengatur pemberian bansos bagi keluarga yang terdampak judi online.
(FRI)
