Untuk itu, bagi terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih yang memiliki sense of crisis, kata Anwar, maka sebaiknya presiden tidak hanya berhenti pada memberi peringatan saja. Tetapi Jokowi juga diminta untuk ikut mempersoalkan asal muasal dari kekayaan para pejabat hingga jajaran polisi itu.
"Karena kalau kita lihat kepada gaji dan honor yang mereka terima, maka adalah mustahil rasanya mereka akan bisa punya kekayaan sebesar itu," tutur Ketua PP Muhammadiyah ini.
Dengan demikian, dia berharap, Jokowi dapat mendukung dan menerapkan pembuktian terbalik. Di mana masing-masing pejabat diminta untuk menjelaskan dan membuktikan dari mana kekayaan yang mereka dapat.
"Hal ini tentu sangat penting dilakukan karena kalau tidak, maka kecurigaan masyarakat terhadap mereka tentu akan semakin tinggi dan bila hal tersebut tidak bisa dicegah, maka tidak mustahil hal demikian tentu akan bisa memancing terjadinya keresahan dan atau kegaduhan di tengah-tengah masyarakat," kata Anwar.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam kegiatan Pengarahan kepada Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia pada 14 Oktober 2022 lalu meminta seluruh anggota Polri untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah.
"Sehingga semua harus punya sense of crisis yang sama hati-hati dengan ini. Saya ingatkan masalah gaya hidup lifestyle, jangan sampai di tengah situasi yang sulit ada letupan-letupan karena ada kecemburuan sosial ekonomi. Hati-hati ini saya ingatkan," ujar Jokowi.
(FAY)