Suparjo Ramalan
IDXChannel – Perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkirakan terus berlanjut pada masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Otoritas terkait diyakini bakal melikuidasi perseroan yang dianggap sudah “sakit-sakitan”.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai pendirian holding BUMN masih menjadi prioritas pemerintah ke depan. Dengan begitu, perusahaan yang tidak efektif secara bisnis dan keuangan akan dibubarkan.
Tauhid meyakini proses konsolidasi organisasi, modal, keuangan, termasuk konsolidasi bisnis BUMN makin masif dilakukan oleh pemerintahan baru.
“Saya kira kan tergantung, kalau kita lihat dari sisi penguatan struktur BUMN menjadi holding besar, saya kira memang akan ada efek positif, ada konsolidasi organisasi, konsolidasi modal, konsolidasi keuangan, termasuk konsolidasi bisnis,” ujar Tauhid Ahmad, Kamis (17/10/2024).
Dia berpendapat, pendirian holding membutuhkan waktu lantaran perusahaan yang dikonsolidasikan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang berbeda-beda. Sebut saja perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur atau karya.
Dalam rencana awal, Kementerian BUMN hendak melebur PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) atau HK, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.
