"Sumber polusi itu tidak hanya persoalan moda transportasi, tapi juga ada dari industri, bahkan ada dari PLTU. Sementara itu posisinya ada di luar Jakarta semua," ujarnya.
"Jadi harusnya ada langkah yang lebih komprehensif menurut saya dalam artian bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan itu, melakukan sinergitas ya," dia melanjutkan.
Jika ingin tetap dipaksakan untuk menerapkan kebijakan WFH bagi ASN, Trubus melihat hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap perputaran roda ekonomi di Ibu Kota.
"Ini merugikan perekonomian juga ujungnya kalo dipaksa betul kan. Karena kan kita baru bangkit dari pandemi Covid, tiba-tiba ada WFH yang sifatnya semata," pungkasnya.
(YNA)