Nur Khabibi/MPI
IDXChannel - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, banyak tenaga kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kehilangan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
Hal itu dikarenakan minimnya informasi mengenai teknis surat pindah tempat pemungutan suara (TPS) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu.
"Banyak pekerja di IKN yang tidak bisa memilih karena tidak tersosialisasi dengan baik untuk mengurus surat pindah memilih ke lokasi kerja mereka di IKN," kata Anggota Tim Pemilu Komnas HAM Saurlin P Siagian saat konferensi pers 'Catatan Komnas HAM atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024', Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Saurlin menilai, KPU juga masih minim atensi terhadap pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat dan terpencil.
Menurutnya, sebanyak 600 orang Masyarakat Adat Baduy Luar belum memiliki eKTP. Sehingga, tidak terdaftar sebagai pemilih.
