Febrina Ratna Iskana
IDXChannel - Korea Selatan (Korsel) berencana menyelenggarakan pemilihan presiden (Pilpres) pada 3 Juni 2025 mendatang. Hal itu dilakukan setelah pengadilan konstitusi negara tersebut mencopot Yoon Suk Yeol dari jabatan presiden.
Yoon dimakzulkan oleh parlemen pada Desember 2024 karena mendeklarasi darurat militer yang mengejutkan seluruh rakyat Korsel. Pengadilan menguatkan pemakzulannya pada 4 April 2025, yang membuka jalan bagi pemilihan umum dadakan dalam waktu 60 hari.
Penjabat presiden Han Duck-soo mengumumkan tanggal pemilihan pada Selasa (8/4/2025), dengan mengatakan negara itu perlu segera pulih dan melangkah maju. Dia juga meminta maaf atas kondisi yang terjadi di Korsel.
"Saya dengan tulus meminta maaf karena telah menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran kepada masyarakat selama empat bulan terakhir, dan karena harus menghadapi situasi yang disesalkan ini berupa kekosongan jabatan presiden," kata Han seperti dikutip dari BBC, Selasa (8/4/2025).
Sebelumnya, deklarasi darurat militer Yoon menjerumuskan Korsel jauh ke dalam ketidakpastian politik dan menyoroti perpecahan yang dalam di masyarakatnya.
Yoon mengutip ancaman dari "pasukan anti-negara" dan Korea Utara ketika ia mengumumkan darurat militer. Namun, segera menjadi jelas bahwa tindakannya itu tidak didorong oleh ancaman eksternal tetapi oleh masalah politik di dalam negeri.
Ia telah didakwa secara terpisah dengan tuduhan pemberontakan di pengadilan pidana.
Beberapa politisi telah mengisyaratkan niat mereka untuk mencalonkan diri sebagai presiden, termasuk menteri ketenagakerjaan Kim Moon-soo, yang meninggalkan jabatannya pada Selasa ini untuk memulai kampanyenya.
Selain itu, ada Ahn Cheol-soo, seorang anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang tengah berkuasa. Dia telah ikut serta dalam tiga pemilihan presiden terakhir.
Namun, kandidat terdepan saat ini yaitu pemimpin oposisi Lee Jae-myung, yang pada 2022 kalah dari Yoon dalam persaingan paling ketat yang pernah terjadi di negara itu. Sebuah jajak pendapat Gallup yang diadakan minggu lalu menunjukkan Lee memiliki peringkat persetujuan sebesar 34 persen.
Di sisi lain, ketika Korsel bangkit dari krisis politiknya, negara itu juga menghadapi tantangan ekonomi baru dalam bentuk tarif besar-besaran yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Korea Selatan menghadapi tarif 25 persen atas ekspor ke AS, dan pihak berwenang mengatakan mereka sedang mencari negosiasi dengan pemerintahan Trump.
(Febrina Ratna Iskana)
