Dalam perkara ini, Maming diduga berperan aktif memperlancar proses peralihan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi (IUP OP) milik PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT Prolindo Cipta Nusantara.
Mantan Bendum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut telah memerintahkan, membuat dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan IUP OP Batu Bara PT BKPL Nomor: 545/103/IUPOP/D.PE/2010 kepada PT PCN.
Atas perbuatannya, Maming yang juga merupakan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (RRD)