Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mencopot penjabat kepala daerah apabila tidak bisa mengendalikan inflasi di daerahnya. Batasannya, apabila inflasi di daerah melebihi inflasi nasional tiga bulan berturut-turut, maka tindakan tegas tersebut dapat diambil.
Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok di masyarakat, sehingga tidak terjadi disparitas harga yang tinggi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Meskipun dapat diakui ketersediaan infrastruktur di setiap daerah kondisinya berbeda.
"Saya sudah bilang, teman-teman PJ (Penjabat) ada 105, sekarang kalau tiga bulan berturut-turut di atas nasional, saya ganti," ujar Tito usai pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak seluruh Indonesia, Senin (26/7/2023).
Di samping itu, Tito menjelaskan, pada 2023, jumlah PJ alias penjabat di masa transisi akan bertambah menjadi 170 orang, terdiri dari Bupati atau Wali Kota. Secara administrasi kenegaraan, pengangkatan PJ itu akan diusulkan oleh gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan penunjukan pejabat pengganti tersebut.
