Binti Mufarida
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membeberkan penyebab angka kemiskinan di Papua sulit turun.
Dia juga menyinggung pejabat yang menggunakan kebijakan helikopter.
"Yang terjadi sekarang ini salah satunya kenapa di Papua (angka kemiskinan) tidak turun-turun. Itu karena dianggap sama aja menangani orang miskin di sini (Jakarta) dengan di sana (Papua),” kata Muhadjir saat membuka acara Seminar Nasional, di Gedung Heritage, Kemenko PMK, Rabu (13/9/2023).
Bahkan, kata Muhadjir, banyak pejabat yang tidak turun langsung ke Papua untuk menangani kemiskinan di Papua. Dia menyoroti pejabat hanya melihat dari jauh, bahkan kebijakannya Jakarta sentri ataupun Jawa sentris.
“Kenapa begitu ya? yang membuat kebijakan enggak pernah ke sana. Jadi salah satu kelemahan yang paling berat negara kita ini adalah banyak sekali pejabat pembuat kebijakan yang dia menggunakan kebijakan helikopter," katanya.
"Jadi lihat dari jauh-jauh dan kemudian melihat membandingkan, karena dia sudah biasa di Jakarta ya, sangat Jakarta sentris, atau Jawa sentris," kata dia.
Pada kesempatan itu, Muhadjir juga menyoroti ketimpangan di Indonesia khususnya sebagai negara Kepulauan. Bahkan, tambahnya, semakin ke timur Indonesia maka ketimpangan masyarakat semakin nyata, termasuk di Papua.
"Negara kepulauan juga membuat mobilitas penduduk menjadi sangat terbatas sehingga pemerataan penduduk juga tidak tercatat secara cepat. Semakin dan ada kecenderungan semakin ke timur semakin timpang kan. Semakin timur semakin timpang dan yang paling timpang tentu saja Papua," lanjut Muhadjir.
"Papua itu pulaunya besar, tiga kali lipat dari Pulau Jawa tapi dengan bentuknya sangat kecil memang kemudian penanganannya juga sangat besar, sangat sulit," katanya.
Muhadjir mengatakan untuk mengatasi angka kemiskinan di Papua tidak bisa disamakan dengan menangani kemiskinan di Papua.
"Jadi kalau menangani angka kemiskinan kalau di Papua itu ada 1.000 orang miskin kemudian di Jakartanya ada 10.000 orang miskin, maka biaya yang dibutuhkan itu lebih mahal menangani 1.000 orang miskin di Papua daripada di sini (Jakarta),” tutupnya.
(NIY)
