Selanjutnya, Pemerintah Indonesia menuntut PBB supaya melakukan investigasi menyeluruh. Pasalnya, pasukan TNI di UNIFIL hanya menjalankan misi penjaga perdamaian.
"Harus ada satu guarantee (jaminan) keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian, they are peace keeping not peace making. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peace making ya. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga. Dan ini juga merupakan mandat dari PBB ya, peace keeping ini," tuturnya.
Menlu pun meminta PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB di mana pun berada, khususnya di UNIFIL.
"Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)