Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono siap mencopot lima anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang rangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Hal itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan. Rangkap jabatan ini dinilai KPK menjadi rawan sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam pengelolaan jalan tol.
"5 orang BPJT ternyata Komisaris di jalan tol, saya bilang ya gimana, pak Menteri (PUPR) sudah setuju, nanti dicopot semua yang lima itu," kata Pahala di kantor Bappenas, Kamis (9/3/2023).
Sebelumnya KPK menduga, ada indikasi kerugian negara senilai Rp4,5 triliun dari tata kelola jalan tol yang dinilai saat ini kurang baik. Mulai dari proses perencanaan, lelang, lemahnya pengawasan, benturan kepentingan. "BPJT itu kan dia mengawasi semua perusahaan yang mengoperasikan jalan tol, 5 orang BPJT ternyata komisaris di jalan tol, gimana," kata Pahala.
