Shifa Nurhaliza Putri
Pemeriksaan mencakup penggunaan logo halal, keterbacaan nomor identitas halal, serta pencocokan data melalui aplikasi atau sistem pengecekan produk halal BPJPH.
Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 81 produk atau 50,9 persen telah sesuai ketentuan. Sementara itu, 78 produk lainnya atau 49,1 persen masih ditemukan tidak sesuai.
Beberapa pola ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain penggunaan logo halal lama, nomor sertifikat yang tidak terdaftar dalam sistem BPJPH, sertifikat halal tanpa nomor, serta produk impor yang hanya mencantumkan keterangan halal dari negara asal tanpa nomor registrasi BPJPH.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha menengah dan besar masih memerlukan penguatan.
Selain produk di ritel modern, Ombudsman RI turut memantau Usaha Mikro Kecil (UMK) dan kesiapan sektor hulu. Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman RI, Diah Suryaningrum, menjelaskan bahwa meskipun UMK memperoleh relaksasi kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028, aspek kehalalan bahan baku dan proses produksi tetap perlu diperhatikan.
Hal ini mengingat sektor hulu merupakan bagian awal dari rantai pasok produksi yang menentukan pemenuhan standar halal suatu produk.
Ombudsman RI juga mengevaluasi pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMK. Dari total kuota nasional tahun 2026 sebanyak 1.090.891, sebanyak 931.333 kuota atau 85,37 persen telah terpakai.
Meski demikian, pemanfaatan program tersebut dinilai belum merata. Penyerapan kuota masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera, sedangkan pemanfaatan di sejumlah wilayah lainnya relatif lebih rendah.
Melalui laporan hasil pengawasan tersebut, Ombudsman RI mendorong BPJPH memperkuat sosialisasi sertifikasi halal kepada seluruh pelaku usaha, mulai dari industri menengah dan besar hingga UMK serta pedagang di pasar tradisional.
Ombudsman juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pelaksanaan kebijakan kewajiban sertifikasi halal berjalan sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang ditetapkan pada 2028.
(Shifa Nurhaliza Putri)
