"Groundbreaking ini ada yang sudah jalan, sudah selesai, dan juga baru persiapan design," katanya.
Pak Bas menyebut Presiden Prabowo memiliki target pada 2028 mendatang IKN sudah ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Sehingga pihaknya diminta untuk menyelesaikan fasilitas ekosistem yudikatif dan legislatif baik terkait kantor, hunian, dan desain gedung parlemen.
“Untuk itu, dalam menyelesaikan program 2025-2029 itu butuh APBN Rp48,8 triliun, pertama untuk penyelesaian kompleks yudikatif legislatif,” kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)