"Kita sesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintahan. Jakarta tetap bekerja sebagai kota bisnis dan kota pemerintahan berjalan dan kota bisnis tetap akan berjalan," ujar dia.
Lalu secara ideal jumlah pegawai ASN yang diperlukan untuk berada di IKN dan prioritas pertama sekitar 11.916 pegawai. Namun, pemindahan tetap disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur lain.
"Prioritas pertama ada 11 ribu sekian. Kedua 6 ribu, ketiga 14 ribu jadi kita siapkan beberapa opsi dan kita terus mendapatkan update dari Menteri PUPR yang menyiapkan infrastrukturnya dan kami terus berkoordinasi dengan otoritas bertanggung jawab di IKN," tuturnya.
(YNA)