"Tetapi ada beberapa yang tidak mendapatkan, dan itu nanti yang akan di-cover oleh Pemerintah DKI Jakarta," lanjut dia.
Terakhir, pihaknya akan memberikan kebutuhan air bersih dari PAM Jaya yang lebih murah bagi buruh.
"Berkaitan dengan subsidi-subsidi lainnya, termasuk untuk air bersih. Saya sudah meminta kepada PAM Jaya, kalau buruh atau para pekerja ingin mendapatkan subsidi air bersih dari PAM Jaya, maka kami akan memberikan untuk itu," katanya.
Adapun, berkaitan dengan penetapan UMP DKI Jakarta 2026, Pramono menegaskan bahwa pihaknya merupakan penengah antara buruh dan pengusaha.
Dia mengakui bahwa dinamika tarik menarik antara kelompok buruh dan pengusaha pasti akan terjadi dalam pembahasan UMP.
"Tentunya pasti terjadi tarik-menarik untuk pengusaha maunya 0,5 persen, buruh maunya 0,9 persen. Di mana Pemerintah DKI Jakarta berada, itulah yang kemudian akan menentukan UMP yang ada di Jakarta," kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)