Muhammad Refi Sandi/MPI
Terpisah, Nure (22) yang bekerja sebagai pegawai swasta juga menolak dengan wacana diberlakukannya tarif ERP ini.
Ia pun merasa keberatan jika nantinya, setiap melewati jalanan yang terdaftar ERP, ia pun harus merogoh kocek dikarenakan pekerjaannya yang mobilitas.
"Sebenernya karena sering lewatin jalan protokol, sekitaran Jakarta Pusat, saya agak keberatan sih. Karena ketika saya lewat jalan Medan Merdeka Barat bayar, masuk ke Gajah Mada bayar lagi itu kan," papar dia.
Danu (25) yang juga merupakan seorang driver salah satu perusahaan pengiriman paket juga merasa keberatan dengan akan diterapkan kebijakan ini.
Menurutnya, dengan porsi jalanan yang macet di Jakarta serta pekerjaannya yang selalu berada di jalan, merasa berat dengan adanya tarif tersebut.
"Kalau bisa jangan (diterapkan) lah, masa jalanan macet kita harus bayar," pungkas dia
(SAN)
