sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Reaksi Buruh soal Uji Coba Pengaturan Jam Kerja di Jakarta Pekan Ini

News editor Michelle Natalia
25/10/2022 11:06 WIB
Serikat buruh angkat suara soal rencana implementasi uji coba aturan jam kerja di Jakarta pekan ini.
Reaksi Buruh soal Uji Coba Pengaturan Jam Kerja di Jakarta Pekan Ini. (Foto: MNC Media).
Reaksi Buruh soal Uji Coba Pengaturan Jam Kerja di Jakarta Pekan Ini. (Foto: MNC Media).

IDXChannel - Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal mengimplementasikan uji coba pengaturan jam kerja di Ibu Kota paling cepat pekan ini. Menanggapi kebijakan tersebut, buruh angkat suara. 

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, bahwa hal ini bukan persoalan sepakat atau tidak. Tetapi lebih kepada apakah kebijakan ini akan mengganggu ritme bisnis dan ritme sosial para pekerja atau tidak.

"Dari sisi perusahaan, mereka punya kewajiban delivery on time untuk mengirim produk dan jasanya, terutama yang orientasi ekspor. Nah jam kerja negara tujuan ekspor tentu berbeda dengan jam kerja di Indonesia," ujar Said di Jakarta, Selasa (25/10/2022). 

Dia mencontohkan, misal di Jepang dan Eropa masih pagi, tapi di Indonesia sudah malam, sehingga ritme jam kerja operasional pabrik dan pekerjaan administrasi perusahaan akan terganggu. 

Sementara dari sisi pekerja, Said menilai, pengaturan jam kerja jelas sangat memberatkan dikarenakan mayoritas pekerja di Jakarta adalah masyarakat urban yang bertempat tinggal di luar Jakarta. Mereka kebanyakan tinggal di Bodetabek. Sehingga ritme sosial dan jam tidur atau istirahat pasti terganggu.

"Yang kena jam kerja pagi pasti berangkat pagi-pagi sekali, sehingga mengabaikan peran anaknya yang harus berangkat sekolah. Dan yang terkena jam kerja agak siang pasti pulangnya malam sekali, sehingga jam tidur mereka dan keluarga bisa terganggu," jelasnya. 

Kemudian dia melanjutkan, dengan ritme kerja seperti ini, pada akhirnya produktivitas pekerja akan menurun.

Menurut Said, sebaiknya bersabar sedikit agar Pemda DKI menuntaskan dan memperluas sistem transportasi publik massal yang terkoneksi dan terintegrasi, meliputi Trans Jakarta, LRT, MRT, hingga meng-cover area Jabodetabek. Dan itu sedang dikerjakan oleh pemerintah.

"Dengan kebijakan apapun, pasti kemacetan tetap ada selama produksi mobil dan motor tidak dikontrol dengan  tidak diimbangi pengembangan rasio ruas jalan dan sistem mass public transportation seperti yg dilakukan di Geneva Swiss," pungkas Said. 

(FAY)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement