Ukraina juga dibujuk untuk menghapus referensi yang direncanakan untuk membawa kepemimpinan Rusia ke pengadilan khusus karena melakukan kejahatan perang.
Beberapa pembicara mengatakan langkah seperti itu hanya akan membuat pencarian perdamaian menjadi lebih sulit dipahami. Namun, sekutu Ukraina gagal meningkatkan jumlah dukungan yang terlihat dalam pemungutan suara terakhir pada bulan Oktober setelah Rusia mencaplok republik di timur Ukraina.
Dalam pemungutan suara itu, 143 negara mendukung resolusi tersebut, dengan lima menentang dan 35 abstain. “Dengan memberikan suara mendukung resolusi majelis umum PBB hari ini, 141 negara anggota PBB memperjelas bahwa Rusia harus mengakhiri agresi ilegalnya. Integritas teritorial Ukraina harus dipulihkan. Satu tahun setelah Rusia meluncurkan invasi skala penuh, dukungan global untuk Ukraina tetap kuat,” kata Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, seperti dilansir dari The Guardian, Jumat (24/2/2023).
Di antara negara-negara besar yang abstain, Thailand mengatakan tidak ingin terlibat dalam permainan moralitas, menambahkan bahwa miliaran penonton menanggung beban perang.
Afrika Selatan menekankan bahwa prinsip integritas teritorial dalam Piagam PBB adalah sakral, dan diterapkan dalam kasus Ukraina, tetapi mengklaim resolusi tersebut tidak akan memajukan tujuan perdamaian.
(DKH)