Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel - Para anggota parlemen Amerika Serikat (AS) gagal mencapai kemajuan dalam mengakhiri shutdown (penutupan) sebagian pemerintah federal, di mana Partai Republik dan Demokrat memblokir rancangan undang-undang anggaran sementara yang saling bersaing untuk hari kedua berturut-turut.
Senat AS juga menolak proposal-proposal yang saling bertentangan, sehingga gagal mencegah shutdown AS.
Dilansir dari laman Al Jazeera Kamis (2/10/2025), Direktur Anggaran Gedung Putih Russell T Vought mengatakan, pemerintah akan membekukan dana infrastruktur sebesar USD26 miliar yang dialokasikan untuk negara-negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat.
Selain itu, sebesar USD18 miliar untuk proyek transportasi di New York City telah ditunda untuk mencegah pelaksanaannya atas dasar prinsip DEI yang tidak konstitusional, mengacu pada kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi yang telah dikritik keras oleh kaum konservatif.
Vought juga menyebut pendanaan Green New Scam senilai USD8 miliar untuk 16 negara bagian, termasuk California, Washington, dan Hawaii, juga telah dibatalkan.
Para pejabat pemerintahan Trump mengisyaratkan bahwa presiden AS akan melanjutkan ancamannya sebelumnya untuk menggunakan penutupan pemerintah dan menerapkan PHK massal.
"Kita harus memberhentikan karyawan," ujar Wakil Presiden AS JD Vance dalam sebuah pengarahan di Gedung Putih.
"Kita harus menghemat anggaran di beberapa tempat agar layanan penting tidak terhenti di tempat lain," tutur dia.
Stephanie Leiser, Dosen Kebijakan Publik di Gerald R Ford School of Public Policy di University of Michigan mengatakan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh penutupan pemerintah sudah merugikan perekonomian.
"Sementara semua orang menunggu bagaimana politik akan berjalan dan siapa yang paling dirugikan dan diuntungkan, kita juga perlu mengingat bahwa ketidakpastian ini sudah merugikan kita dalam hal investasi/pengeluaran yang tertunda, biaya pinjaman yang lebih tinggi, menipisnya cadangan devisa, dan beban administratif," ujar Leiser kepada Al Jazeera.
"Semua orang menghabiskan seluruh waktu mereka untuk memikirkan skenario dan mengkhawatirkan beberapa minggu dan bulan ke depan, alih-alih merencanakan masa depan," tuturnya.
Dengan shutdown pemerintah memasuki hari kedua, baik Partai Republik maupun Demokrat tampaknya tidak berminat untuk berkompromi. Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menuduh Trump memperlakukan rakyat Amerika sebagai pion dan mengancam akan menimbulkan penderitaan bagi negara sebagai pemerasan.
Dia mengatakan bahwa dorongan Partai Demokrat untuk memperpanjang subsidi layanan kesehatan dan membatalkan pemotongan Medicaid yang tercantum dalam Undang-Undang Satu RUU Besar dan Indah Trump mencerminkan keinginan publik.
"Tidak lebih. Tidak kurang. Mereka ingin kita duduk dan merundingkan sesuatu yang nyata yang akan meringankan beban berat ini dari pundak mereka," kata Schumer.
Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, menyalahkan Partai Demokrat. "Mereka telah kehilangan akal sehatnya dalam hal kebencian mereka terhadap Presiden Trump," kata Thune dalam sebuah unggahan di X.
"Saya harap Partai Demokrat akan sadar dan membuka kembali pemerintahan," katanya.
Sebelumnya, para senator menolak usulan Partai Republik untuk memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 21 November dengan suara 55-45.
Dua senator dari Partai Demokrat, John Fetterman dari Pennsylvania dan Catherine Cortez Masto dari Nevada, serta satu senator independen, Angus King dari Maine, menyeberang untuk mendukung RUU tersebut seperti yang telah mereka lakukan pada hari Selasa.
RUU yang diajukan Partai Demokrat, yang mengaitkan perpanjangan pendanaan pemerintah dengan pengeluaran layanan kesehatan baru USD1,5 triliun gagal.
Kebuntuan ini terjadi ketika Presiden AS Donald Trump menepati janjinya untuk mulai membebankan biaya kepada Partai Demokrat atas penutupan pemerintah, dan telah menghentikan beberapa layanan pemerintah serta memaksa pegawai untuk bekerja tanpa gaji dengan janji akan menerima kompensasi di kemudian hari.
(kunthi fahmar sandy)
