Carlos Roy Fajarta Barus
IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, membahas mengenai keterbukaan informasi, terutama pada jajaran birokrasi pemerintah daerah agar tidak alergi pda pers. Pada kesempatan itu, dia juga membandingkan pers konvensional dan media sosial.
Hal tersebut disampaikan Tito saat menjawab pertanyaan awak media di peringatan Hari Pers Nasional 2024 dengan tema 'Konvensi Nasional Media Massa' dengan tema 'Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital' pada Senin (19/2/2024) pagi di Candi Bentar Hall, Ancol Jakarta Utara.
Awalnya, seorang perwakilan PWI dari Jawa Timur bernama Joko mengeluhkan pemahaman pejabat di daerah tentang kebebasan pers dan karya jurnalistik dengan media sosial agar lebih disosialisasikan agar hoaks berkurang.
"Memang di birokrasi tidak semuanya memahami perihal kebebasan pers pasca reformasi. Padahal pers sangat penting sekali pemberi informasi kepada publik, sebagai sarana pendidikan, dan memperkuat sistem demokrasi dengan kontrol yang kuat dari rakyat akan menjadi rem bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan," kata Tito.
Lebih lanjut, dia menyebut birokrasi alergi melihat pers di daerah. Pasalnya, saat ia berpengalaman di lapangan melihat ada pers yang berkualitas, pemberitaan bagus dan akurat.
"Tapi ada juga pers yang informasi baru sepotong kemudian langsung di lempar ke publik sehingga tujuannya untuk melobi. Akibatnya membuat persepsi dari teman-teman birokrat dengan pemberitaan akurat dan punya motif ekonomi kemudian melihat pers di generalisasi. Padahal tidak, banyak pers berkualitas, konvensional media memiliki lapis untuk menjaga kualitasnya," papar Tito.
