Ikhsan Permana SP/MPI
Sedangkan pada penebusan pupuk subsidi, Ombudsman menemukan ketidaksiapan implementasi Kartu Tani secara serentak. Seperti belum optimalnya pendistribusian Kartu Tani serta belum siapnya infrastruktur pendukung seperti mesin EDC dan jaringan internet.
Ombudsman mencatat terdapat 12.548 desa yang belum memiliki jaringan infrastruktur digital atau sebesar 15 persen. "Sehingga kartu tani ini secara teknis belum bisa dilakukan secara serentak," tegas Yeka
Ombudsman memberikan Tindakan Korektif kepada Menteri Pertanian yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari kerja setelah LAHP diserahkan.
"Menteri Pertanian kami minta untuk memastikan validitas data petani penerima pupuk bersubsidi melalui optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam melakukan pendampingan penyusunan RDKK oleh kelompok tani," ujarnya.
Selain itu, Ombudsman juga mendorong peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan penambahan anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas penyuluh pertanian dan pemutakhiran data e-RDKK.
"Kami minta Menteri Pertanian dapat memastikan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi yang memudahkan para petani, serta memastikan kebijakan penebusan pupuk tidak hanya dilakukan menggunakan Kartu Tani, selama Kartu Tani dan sistem pendukung lainnya belum tersedia di seluruh Indonesia," papar Yeka.
Selain itu, Menteri Pertanian juga diminta untuk memastikan sebelum 15 Desember 2022, data e-Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk penyaluran tahun 2023 telah tersedia dan disampaikan kepada Himbara dan PT Pupuk Indonesia.
Kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Ombudsman meminta agar sebelum 1 Januari 2023, data e-Alokasi yang diterima dari Kementerian Pertanian, telah disampaikan kepada seluruh kios pengecer.
