Suparjo Ramalan
IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mencatat, mayoritas negara yang tingkat korupsinya rendah memiliki sistem elektronik government service (E-Government) yang memadai. Contohnya adalah Singapura, New Zealand, Hong Kong, hingga Denmark.
Menurut dia, rata-rata negara yang mempunyai indeks persepsi korupsi hingga prinsip hukum (role of law) yang baik karena sistem E-Government bekerja maksimal.
“Setelah kita lihat, hampir seluruh negara yang indeks persepsi korupsinya bagus, yang role of law indeks-nya bagus, itu rata-rata adalah negara yang elektronik government service-nya bagus. Mulai New Zealand, Singapura, Hong Kong, Denmark, dan lain-lain,” ujar Anas saat gelaran Forum Digital BUMN Summit 2024, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
E-Government atau pemerintahan elektronik merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Sistem tersebut meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
