Febrina Ratna Iskana
Trump sebelumnya telah mengindikasikan bahwa pemerintah AS akan menerima imbalan yang menggiurkan dari para investor AS untuk menegosiasikan kesepakatan dengan China, dengan mengatakan minggu lalu: "Amerika Serikat mendapatkan imbalan yang sangat besar, saya menyebutnya imbalan, hanya dengan membuat kesepakatan."
Namun pada Kamis, ketika ditanya tentang hal ini, Trum hanya mengatakan bahwa AS akan mengambil pajak biasa dari perusahaan baru tersebut, dan menambahkan: "Kami akan menghasilkan uang dan kami akan mendapatkan banyak uang dari pajak."
TikTok pernah menghadapi penolakan bipartisan dari anggota parlemen atas kekhawatiran tentang privasi data, dan tuduhan bahwa China dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk menyebarkan propaganda atau merusak demokrasi AS.
TikTok berulang kali membantah klaim tersebut, tetapi Kongres dengan suara mayoritas tahun lalu memutuskan untuk memaksa ByteDance mencari pembeli AS atau menghadapi larangan di negara tersebut.
Mahkamah Agung dengan suara bulat menguatkan larangan tersebut pada Januari 2025. Pada hari pertamanya menjabat, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menunda larangan tersebut dan sejak itu berulang kali menunda penegakannya.
Perintah eksekutif "Menyelamatkan TikTok" yang dikeluarkan Trump pada Kamis menyatakan bahwa kesepakatan tersebut mematuhi hukum yang disahkan Kongres, merupakan divestasi yang memenuhi syarat dan menyelesaikan masalah keamanan nasional. Divestasi dari ByteDance diperkirakan baru akan selesai dalam 120 hari ke depan.
Pekan lalu, Scott Bessent, Menteri Keuangan AS, mengumumkan bahwa AS dan China telah mencapai kerangka kerja untuk kesepakatan TikTok setelah serangkaian perundingan tingkat tinggi di Madrid. Negosiator perdagangan utama China, Li Chengang, mengonfirmasi kesepakatan tersebut pada hari yang sama sembari mengeluarkan peringatan terhadap upaya AS menekan perusahaan-perusahaan China.
(Febrina Ratna Iskana)
