IDXChannel - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengusulkan pengintegrasian tarif transportasi umum dilakukan tidak hanya antar moda, tapi juga merambah ke sektor pendidikan.
Ketua Harian YLKI Sudaryatmo menjelaskan, dengan pengintegrasian tarif dengan sektor pendidikan, maka harapannya pelajar yang berada di suatu wilayah, khususnya Kota Jakarta bisa mengakses transportasi secara gratis. Sebab, komponen biaya bisa sekaligus dimasukkan dalam iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pelajar.
"Ketika siswa sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi, dalam item SPP, harus sudah ada pembayaran public transport, sehingga yang memegang kartu bisa menggunakan public transport, ini menjadi supply penumpang," ujar Sudaryatmo dalam diskusi bersama INSTRAN di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Menurutnya, hal bisa berdampak positif untuk mendorong masyarakat menggunakan seluruh moda transportasi di DKI Jakarta. Namun, sebelum sampai ke sana, memang diperlukan pengintegrasian pembayaran terlebih dahulu.
"Paling tidak untuk para penyedia jasa transportasi umum di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya.
Di samping itu, karena hal ini akan melibatkan populasi yang besar untuk pasokan penumpang ke penyedia jasa transportasi, maka bisa terjadi negosiasi untuk pembentukan tarif yang lebih murah nantinya.
"Karena sifatnya massal, nego tarif bisa lebih murah, ini perlu dikaji, harus mengintegrasikan layanan publik dengan sektor transportasi, salah satunya dengan sektor pendidikan," katanya.
Sehingga ke depan, Sudaryatmo berharap seluruh moda transportasi di Jakarta ini bisa digunakan secara gratis paling tidak untuk anak sekolah. Mulai dari skala JakLingko, Transjakarta, MRT, LRT, hingga harapannya sampai ke KRL yang saat ini operatornya masih PT KAI (Persero).
"Saya tidak paham, kenapa itu (pembayaran moda transportasi) tidak diintegrasikan, padahal sama-sama (operatornya) DKI, mestinya itu hanya satu kali bayar," ujar Sudaryatmo.
"Kalau menurut saya mestinya itu diintegrasikan sistem pembayarannya, minimal operator-operator yang ada di bawah Pemda DKI," katanya.
(YNA)