Nia Deviyana
IDXChannel - Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, mendorong Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk meningkatkan ekspor di sektor halal.
Dia mengatakan, saat ini lebih dari 80 persen produk halal di pasar global justru dipasok oleh negara-negara non-OKI.
"Sementara perdagangan intra-OKI hanya berkontribusi sekitar 19 persen dari total perdagangan OKI dengan dunia. Di sinilah pentingnya peran Indonesia sebagai produsen dan eksportir unggulan di pasar OKI," ujarnya dalam seminar bertajuk "Potensi Bisnis Indonesia di Negara-Negara Anggota OKI", Jumat (17/10/2025).
Kredibilitas Indonesia di sektor halal global menjadi modal utama untuk meningkatkan ekspor, khususnya ke pasar OKI yang berukuran besar.
Strategi ini didasarkan pada kesamaan nilai dan cara konsumsi antarsesama negara muslim yang menawarkan peluang perdagangan yang masif.
Djatmiko menambahkan, saat ini Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan proses ratifikasi Trade Preferential System among the OIC Member States (TPS-OIC), sebagaimana disampaikan dalam pertemuan Trade Negotiating Committee (TNC) pada 11 Juni 2024 di Istanbul, Turki.
"Kemendag terus berkoordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait dalam menyusun daftar komitmen sebagai bagian dari proses menuju keanggotaan penuh TPS-OIC," kata Djatmiko.
TPS-OIC merupakan skema kerja sama perdagangan yang memberikan penurunan tarif untuk mendorong peningkatan arus perdagangan antara negara-negara anggota OKI.
Sejak diimplementasikan pada 1 Juli 2022, sebanyak 13 negara anggota OKI telah mengimplementasikan TPS-OIC, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Bangladesh, Maroko, Iran, Qatar, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Oman, dan Yordania.
Atase Perdagangan (Atdag) RI di Ankara, Banny R. Ramadhani, mengatakan Turki adalah salah satu anggota OKI yang terletak di persimpangan Eropa dan Asia. Keunikan geografis ini menawarkan potensi menarik untuk dijajaki sebagai hub dua benua.
Jika Indonesia dapat menikmati tarif preferensi khusus TPS-OIC, Indonesia akan memiliki keunggulan bersaing dari segi harga. Hal ini menjadi penting karena saat ini Turki menerapkan tarif berlapis.
Tarif TPS-OIC yang lebih rendah dari most favoured nation (MFN) akan menjadikan produk Indonesia di Turki makin kompetitif.
"Selain itu, Indonesia dan Turki juga sedang mengupayakan kerja sama ekonomi melalui Indonesia–Türkiye Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Kita coba dorong agar memiliki preferensi tarif secara bilateral. Kami harap bisa segera selesai dan dimanfaatkan," kata Banny.
Sementara itu, Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah, Bagas Haryotejo, mengatakan, Arab Saudi memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi dibanding negara teluk lainnya, yaitu dari 1,5 persen pada 2024 yang diproyeksikan menjadi 4,6 persen pada 2025.
Keberadaan masyarakat Indonesia di Arab Saudi juga berpotensi menjadi captive market produk-produk Indonesia.
Kerja sama Kemendag dengan Badan Pengelola Keuangan Haji pada Kamis (15/10/2025) menunjukkan potensi ekspor produk makanan, minuman, dan logistik haji Indonesia terus didorong dan diperkuat.
Selain produk makanan dan yang berkaitan dengan kebutuhan haji, target pembangunan kota-kota baru melalui Saudi Vision 2030 juga membuka berbagai peluang ekspor.
“Pemerintah Arab Saudi yang sedang membangun kota-kota baru telah membuka banyak sekali peluang ekspor Indonesia. Banyak sekali produk Indonesia yang terserap untuk mendukung proyek-proyek pembangunan baru ini, misalnya saja furnitur dan kayu lapis (plywood),” kata Bagas.
OKI merupakan organisasi kerja sama internasional terbesar kedua di dunia, setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan 57 negara anggota.
"Besarnya pasar OKI mencerminkan potensi ekonomi dan perdagangan yang luar biasa, terutama di sektor produk halal, modest fashion, farmasi, dan kosmetik yang merupakan keunggulan Indonesia di pasar global," ucap Bagas.
(NIA DEVIYANA)
