Widya Michella
Dia pun turut menginformasikan, setoran awal di era Kemenag hanya dihitung sebagai uang muka sehingga tak mendapatkan imbal hasil.
"Kita perlu tahu ini mungkin masyarakat tidak tau, pada saat mereka mendaftar di era Kemenag, setoran awal yang mereka berikan itu di-treatment sebagai booking fee/uang muka. Yang namanya uang muka itu tidak mendapatkan return," tuturnya.
Namun setelah BPKH terbitnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, barulah pihak nya membuat VA untuk mendistribusikan nilai manfaat ke jutaan jamaah masa tunggu agar lebih terbuka dan transparan.
"Tapi setelah UU nomor 34 tahun 2014, setoran itu diperlakukan sebagai titipan dan mereka mendapatkan VA. Makanya sejak 2018, begitu dikelola oleh BPKH semua jamaah haji yang sekian juta itu mendapatkan VA yang sama," tutur dia.
Selain VA, jamaah juga mendapatkan subsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1444 H/2023 M sebesar Rp40,2 juta (44,7%) dari keseluruhan biaya haji dengan nilai Rp90 juta.
"Nilai manfaatnya ada dua, mereka yang sudah mendaftar 10 tahun pertama dapat VA. Kemudian ketika berangkat, dia dapatkan finansial support dalam bentuk subsidi. Jadi akumulatif pada saat mereka berangkat," ujar dia.
Ke depan, kata dia, BPKH mengusulkan formulasi komposisi besaran BPIH yang berkeadilan dan berkeberlanjutan. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau yang ditanggung jamaah lebih besar dibandingkan penggunaan nilai manfaat hasil pengelolaan BPKH guna menjaga keberlangsungan dana haji dan distribusi nilai manfaat bagi jamaah tunggu.
Selain itu, BPKH juga mempunyai pemikiran agar nilai manfaat didistribusikan langsung kepada jamaah haji melalui virtual account masing-masing. Sehingga ke depan nilai manfaat yang diterima jauh lebih besar, tidak seperti saat ini yang mana BPKH hanya mengalokasikan Rp2,1-2,5 triliun kepada 5,3 juta jamaah setiap tahunnya.
"Ini yang kita mau atur supaya jumlahnya tidak terlalu eksesif, sehingga keberlangsungan dana haji bisa kita jaga. Kita tidak mau pola seperti yang kita alami di 2022 dulu itu komposisinya kalau bisa kita buat lebih berimbang dan kepentingan jamaah tunggu juga harus diperhatikan," kata dia.
(YNA)
