Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Wakil Presiden Marif Amin melakukan pertemuan dengan para pengusaha besar Tiongkok di Hotel Crowne Plaza Fuzhou Riverside, China. Pada kesempatan tersebut Wapres juga sekaligus tawarkan potensi investasi dan memastikan Pemerintah Indonesia membuka lebar peluang investasi di sektor halal.
"Indonesia membuka lebar-lebar investasi di sektor halal, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor ke negara lain,” kata Wapres dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/9/2023).
Karena memang menurut Maruf Amin pangsa pasar produk halal dunia saat ini sangat besar, termasuk Indonesia sendiri sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai sekitar 230 juta jiwa.
Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa pada tahun-tahun mendatang, pemerintah memang akan mewajibkan produk-produk halal yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.
Namun, Wapres meminta para investor untuk tidak kuatir terhadap hal tersebut karena Indonesia memiliki badan sertifikasi halal yang terpercaya.
“Untuk pemberian sertifikat halal, Indonesia memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berwenang memberikan label bersertifikat halal bagi produk yang sudah ditetapkan halalnya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),” terang Wapres.
Selain BPJPH, lanjut Wapres, Indonesia juga memiliki Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang merupakan lembaga audit produk halal yang berpengalaman, terpercaya, dan berskala internasional.
Bahkan standar halal yang dipakai LPPOM MUI telah memperoleh pengakuan di berbagai negara dan juga telah memiliki kantor cabang di luar negeri, termasuk di Shanghai.
“Saya berharap kerja sama antara perusahaan, BPJPH, dan LPPOM MUI dapat dibangun dalam rangka mendiseminasikan sistem penjaminan halal yang berkualitas dan memberikan manfaat dan saling membutuhkan untuk Indonesia dan Tiongkok,” harapnya.
Wapres mendorong investasi perusahaan Tiongkok di Indonesia, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong kemudahan perizinan, memberikan insentif fiskal, dan berencana membentuk tim gabungan antara Tiongkok dan Indonesia untuk mendukung dan memonitor berbagai rencana investasi yang ada.
“Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong koordinasi internal untuk memperlancar fasilitas investasi perusahaan Tiongkok melalui pembentukan kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga khusus untuk program Two Countries Twin Parks (TCTP). Dengan demikian hambatan- hambatan yang mungkin terjadi dapat teratasi dan terselesaikan dengan cepat,” pungkasnya.
(SLF)
