Felldy Utama
IDXChannel - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai Indonesia bisa mendapatkan kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji 2023. Meski begitu ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah.
Syaratnya yaitu pemerintah mampu bersikap luwes dalam melobi Arab Saudi. Hal itu pun telah disampaikan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Men).
“Perlu dipertimbangkan untuk mengambil pendekatan informal kepada Arab Saudi untuk bisa memenangkan kepentingan jemaah haji kita, termasuk soal memaksimalkan peluang mendapatkan kuota tambahan,” kata Bukhori dalam keterangannya yang dikutip Rabu (28/12/2022).
Legislator Fraksi PKS itu menyampaikan berdasarkan informasi yang diperoleh saat kunjungannya ke Arab Saudi pekan lalu, kuota haji Indonesia diprediksi penuh 100% pada tahun depan.
Tidak hanya itu, dia juga menyebut ada potensi kuota tambahan sebanyak 10 ribu. Hal itu mungkin terjadi karena dia menilai kondisi ekonomi negara-negara lain yang belum stabil akibat pandemi.
Sehingga serapan kuota haji dari negara lain diprediksi tidak akan maksimal.
“Itu yang terjadi pada penyelenggara haji tahun ini, ketika serapan tidak maksimal, akhirnya Saudi menawarkan kuota tambahan di saat last minutes keberangkatan, yang sayangnya belum bisa kita ambil. Untuk itu, ke depan Indonesia semestinya bisa mengambil posisi,” ujarnya.
Kendati demikian, kata dia, untuk memperoleh kuota yang tidak terserap oleh negara lain tersebut bukanlah perkara mudah. Perlu ada strategi lobi yang tepat.
“Arab Saudi merupakan negara kerajaan, di mana setiap penyelenggara pemerintahannya patuh pada semua perintah rajanya. Artinya, lobi-lobi yang dilakukan pada level kementerian pun kadang belum bisa menentukan kebijakan,” tuturnya.
Meski begitu, dia optimistis jika lobi ini bisa dilakukan, maka bisa memperpendek masa tunggu jamaah haji di tanah air yang semakin panjang. Namun dengan catatan, kuota haji tambahan itu tidak semuanya berupa kuota reguler.
“Jika kuota tambahan haji nantinya diberikan pada haji reguler akan berkonsekuensi pada membengkaknya subsidi. Sebab ini berkaitan dengan sustainabilitas keuangan haji,” ujarnya.
(FRI)
