AALI
12225
ABBA
194
ABDA
6250
ABMM
2950
ACES
985
ACST
159
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
715
ADMF
8075
ADMG
181
ADRO
3160
AGAR
332
AGII
2050
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
63
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1160
AKRA
1015
AKSI
374
ALDO
945
ALKA
308
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
0%
0.00
IHSG
6883.50
0%
0.00
LQ45
1009.51
0%
0.00
HSI
20697.36
2.89%
+581.16
N225
26781.68
1.44%
+378.84
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,693 / gram

Kulkas Ada yang Berpotensi Haram? Berikut Penjelasan MUI 

SYARIAH
Indah/IDX Channel
Jum'at, 07 Januari 2022 12:28 WIB
Terkait titik kritis halal atau potensi haram dari produk kulkas atau lemari pendingin, berikut penjelasan MUI.
Kulkas Ada yang Berpotensi Haram? Berikut Penjelasan MUI  (Dok.Okezone/Shutterstock)
Kulkas Ada yang Berpotensi Haram? Berikut Penjelasan MUI  (Dok.Okezone/Shutterstock)

Dasar Sertifikasi Halal Barang Gunaan

Alasan lain mengapa produsen barang gunaan (produk selain makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan) termasuk kulkas, merasa perlu mengajukan sertifikasi halal, menurut Lukmanul Hakim, dipicu oleh akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam salah satu pasalnya, UU tersebut menyatakan bahwa produk yang disertifikasi halal tidak hanya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, melainkan juga bidang jasa dan barang gunaan. 

Ketentuan yang dimaksud oleh Lukmanul Hakim, secara rinci dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) UU tersebut, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sedangkan pada ayat (10) dijelaskan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Dr. H. Ikhsan Abdullah, SH, MH menyatakan, merujuk pada Undang-Undang JPH, kehalalan suatu produk tidak hanya meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, tapi juga barang gunaan. Barang gunaan meliputi seluruh produk yang dikenakan orang, mulai dari aksesori rambut hingga alas kaki. “Mengingat ini adalah amanat undang-undang, maka harus dijalankan. Tidak boleh ada pengecualian,” tegasnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang barang gunaan. Ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa barang gunaan adalah yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya, cakupannya memang sangat luas, mulai dari kulkas, kaos kaki, cat tembok, tinta, kertas, hingga popok orang dewasa. (Data lengkap mengenai produk barang gunaan yang telah bersertifikat halal dapat diakses di www.halalmui.org.

(IND) 

Halaman : 1 2 Tampilkan semua
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD