Anggie Ariesta
Misalnya, kata dia, apa yang dihadapi ketika menyusun KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) 2020. Dalam Kepres KNEKS, Ketuanya adalah Presiden, Ketua Harian Wakil Presiden, anggotanya tiga Menteri Koordinator, ditambah tujuh Menteri kabinet, Ketua OJK, dan Ketua LPS.
"Semua sepertinya masuk, tapi sampai hari ini Direktur Eksekutif dari KNEKS masih Plt. Sesuatu yang sangat ironis," katanya.
Dia menuturkan, saat ini juga ada ruang kosong, di mana masterplan ekonomi keuangan syariah yang disusun oleh Bappenas berlaku untuk 2019-2024. Sedangkan untuk 2025-2030, belum ada masterplan lanjutan.
Lebih lanjut, dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) government leadership punya pemeringkatan tersendiri. Menduduki peringkat pertama dalam government leadership SGIE adalah Malaysia, kedua Saudi Arabia, lalu Indonesia, dan keempat Uni Emirat Arab. Itu artinya government leadership memang menjadi kunci.
"Government Leadership di Malaysia untuk ekonomi dan keuangan syariah sudah dimasukan dalam sebuah Undang-undang yang masuk dalam Undang-undang organik. Seperti UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen, UU makanan, UU Pemerintahan Daerah, semuanya sudah mengandung ekonomi syariah," pungkasnya.
(YNA)
