Febrina Ratna Iskana
IDXChannel - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan tidak akan memberlakukan larangan operasional pada TikTok yang akan berlaku sehari sebelum ia meninggalkan jabatannya Senin (20/1/2025). Biden menyerahkan keputusan terkait nasib aplikasi media sosial itu kepada Presiden terpilih Donald Trump.
Hal itu diungkapkan oleh salah satu pejabat AS yang menyatakan pemerintahan Biden yang akan berakhir menyerahkan penerapan undang-undang dan potensi penegakan larangan TikTok kepada Trump. Pejabat itu berbicara dengan syarat anonym kepada AP, Jumat (17/1/2025), terkait kebijakan internal pemerintahan Biden.
Padahal undang-undang yang melarang TikTok beroperasi di AS mulai 19 Januari 2025 ditandatangani oleh Biden pada kongres tahun lalu. TikTok bisa tetap beroperasi jika perusahaan induk TikTok yang berbasis di China, ByteDance, melepaskan perusahaan tersebut kepada perusahaan AS.
Sementara itu, Trump berjanji untuk tetap membiarkan TikTok beroperasi di AS, meskipun tim transisinya belum mengatakan cara pemerintahan baru itu mencapainya.
Penasihat keamanan nasional presiden terpilih, Mike Waltz, mengisyaratkan bahwa pemerintahan yang akan datang mungkin akan mengambil langkah-langkah untuk menjaga TikTok agar tidak ditutup.
Mike Waltz pada Kamis mengatakan kepada "Fox & Friends" di Fox News Channel bahwa undang-undang federal yang dapat melarang TikTok pada hari Minggu juga memungkinkan perpanjangan selama kesepakatan yang layak telah disepakati.
Dorongan untuk menyelamatkan TikTok, seperti halnya langkah untuk melarangnya di AS, telah melewati batas partisan. Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan dia berbicara dengan Biden pada Kamis untuk mengadvokasi perpanjangan batas waktu untuk melarang TikTok.
"Jelas bahwa lebih banyak waktu diperlukan untuk menemukan pembeli Amerika dan tidak mengganggu kehidupan dan mata pencaharian jutaan orang Amerika, dari begitu banyak influencer yang telah membangun jaringan pengikut yang baik," kata Schumer pada Kamis lalu di Gedung Senat.
Demokrat telah mencoba pada Rabu (15/1/2025) untuk meloloskan undang-undang yang akan memperpanjang batas waktu, tetapi Senator Republik Tom Cotton dari Arkansas memblokirnya. Cotton, yang merupakan ketua Komite Intelijen Senat, mengatakan bahwa TikTok punya cukup waktu untuk menemukan pembeli.
