Heri Purnomo
IDXChannel – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (SIMKPLP).
Aplikasi ini berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi terkait pelayanan perizinan, pelaporan dan database yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Direktorat KPLP.
“Dengan peluncuran aplikasi ini, saya meyakini penerapan SIMKPLP dapat mempermudah kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang telah disediakan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).
Arif mengatakan Good Governance dapat terwujud apabila adanya kolaborasi yang baik antara Pemerintah dengan peran serta partisipasi masyarakat serta sumber daya manusia yang ada dimana pada era digital saat ini dituntut untuk berproses serba cepat dan tepat dengan menggunakan perangkat teknologi.
“Aplikasi SIMKPLP diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan pelayanan publik yang ada, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi birokrasi serta akan berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Disamping itu, kata Arif, ini sekaligus dapat sebagai media koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Direktorat KPLP sehingga penilaian kinerja yang baik dari UPT dapat terlihat sehingga nantinya dapat diberikan penghargaan untuk lebih mendorong dan meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa.
Lebih lanjut, Arif mengatakan bahwa pelaksanaan Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIMKPLP ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pelaku usaha dan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha.
“Selain itu juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan, memberikan fasilitas terhadap para pelaku usaha untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time, memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta mewujudkan penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.
