Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyaluran porsi pinjaman kredit ke UMKM tidak fair.
"Ada yang kurang dari perbankan, perbankan ini himpun uang dari masyarakat tetapi penyaluranya tidak fair terhadap UMKM," ujar Bahlil dalam sambutannya pada acara Pembagian NIB di Graha Jalapuspita Jakarta, Kamis (20/10/2022).
Bahlil mencontohkan, pada 2021 yang lalu secara akumulatif perbankan mengalirkan kredit sekitar Rp6.000 triliun lebih, adapun kredit yang dibawa keluar Rp300 triliun, sedangkan sisanya UMKM hanya mendapat porsi tidak lebih dari 20%.
"Sekitar Rp5.700 triliun (kredit perbankan), UMKM tidak lebih dari Rp1.127 triliun, ini yang diperintahkan Presiden, porsi untuk UMKM di tahun 2024 minimal harus mencapai 30%," kata Bahlil.
Menurutnya sangat disayangkan, karena penyumbang PDB (produk domestik bruto) Indonesia mayoritas atau sekitar 61% dikontribusikan dari sektor UMKM. Bahkan mereka juga menciptakan peluang kerja baru untuk masyarakat.
"Tenaga kerja di Indonesia 131 juta kontribusi UMKM itu 120 juta," lanjut Bahlil.
Oleh sebab itu, dengan dukungan kemudahan perizinan melalui sistem OSS ini bisa mempercepat penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha), beriringan dengan itu diaharapkan perbankan juga memberikan kemudahan dalam pengajuan pinjaman dari UMKM.
"Sudah ngurusnya (dahulu) susah, di pungut biaya lagi, ke kelurahan harus setor, ke Dinas juga sama, itu pengalaman pribadi saya, sekarang sudah ada OSS tidak perlu ketemu kepala dinas, walikota, bupati, langsung izin bisa keluar (lewat oss)," pungkasnya.
(DES)
