AALI
9500
ABBA
274
ABDA
0
ABMM
2420
ACES
705
ACST
167
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
765
ADMF
8175
ADMG
174
ADRO
3080
AGAR
316
AGII
2310
AGRO
850
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
84
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
146
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1615
AKRA
1180
AKSI
272
ALDO
770
ALKA
296
ALMI
298
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
536.01
-0.11%
-0.58
IHSG
7086.85
0.03%
+2.19
LQ45
1007.14
-0.07%
-0.66
HSI
20045.77
-0.77%
-156.17
N225
28249.24
0.26%
+73.37
NYSE
15273.23
0.32%
+49.03
Kurs
HKD/IDR 675
USD/IDR 14,929
Emas
853,771 / gram

Bank BUMN Diduga Kucurkan Kredit Tambang Tanpa Agunan, OJK Diminta Turun Tangan

BANKING
Taufan Sukma/IDX Channel
Selasa, 07 Juni 2022 11:27 WIB
pihak OJK selaku regulator pun diminta segera turun tangan dengan melakukan investigasi terkait kebenaran maupun detil dari dugaan kasus tersebut.
Bank BUMN Diduga Kucurkan Kredit Tambang Tanpa Agunan, OJK Diminta Turun Tangan (foto: MNC Media)
Bank BUMN Diduga Kucurkan Kredit Tambang Tanpa Agunan, OJK Diminta Turun Tangan (foto: MNC Media)

IDXChannel - Kinerja pembiayaan perbankan yang sangat bertumpu pada sektor tambang banyak disorot lantaran dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan pembiayaan berkelanjutan oleh perbankan.

Terlebih, salah satu bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diduga telah memberikan pinjaman ke perusahaan tambang batu bara di Sumatera Selatan dengan tanpa agunan dengan nominal hingga triliunan rupiah.

Terkait dugaan tersebut, pihak OJK selaku regulator pun diminta segera turun tangan dengan melakukan investigasi terkait kebenaran maupun detil dari dugaan kasus tersebut.

"Sebagai otoritas pengawas di sektor keuangan, termasuk perbankan, OJK harus melakukan investigasi karena penyaluran kredit tanpa agunan itu sudah menyalahi prinsip prudentialitas (kehati-hatian) perbankan," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, di Jakarta, Senin (6/6/2022).

Sebagai lembaga keuangan, menurut Faisal, kinerja bank dalam menyalurkan kredit sudah seharusnya memiliki proses assessment yang ketat dan berkualitas. Hal itu sebagai bentuk penerapan azas prudentialitas yang wajib dilakukan demi menjaga keamanan dana nasabah yang telah dihimpun.

"Apalagi ini bank BUMN. Karena pada dasarnya bank ini kan menyimpan dana masyarakat, dana publik, jadi pengelolaannya harus profesional. Harus benar-benar prudent. Dalam konteks penyaluran kredit, tentu ada syarat-syarat yang wajib dilengkapi. Salah satunya soal collateral (agunan)," tutur Faisal.

Dengan tidak adanya agunan yang diminta dalam dugaan kasus ini, Faisal khawatir hal tersebut dilakukan atas dasar conflict of interest, yang tentunya berpotensi mengganggu cashflow keuangan bank terkait secara jangka panjang.

"Karena itu investigasi perlu dilakukan untuk make sure jangan sampai ada conflict of interest di sana. Karena dampaknya nanti juga ke cashflow, dan itu dana publik. Harus benar-benar prudent," tegas Faisal.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, lembaga Urgewald dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) dalam kajiannya menuding PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) telah memberikan pinjaman ke perusahaan batu bara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020.

Tak hanya soal sektor industrinya yang disorot, praktik pemberian pinjaman ke perusahaan di Sumatera Selatan ini disinyalir dilakukan dengan tanpa adanya collateral (agunan).

GCEL 2020 sendiri merupakan database berisi nama perusahaan-perusahaan di dunia yang terbukti masih beroperasi terkait tambang energi fosilnya. Padahal, perusahaan-perusahaan itu disebut telah menyatakan komitmennya dalam Perjanjian Paris untuk turut mendukung pencapaian net zero emission. (TSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD