AALI
9650
ABBA
248
ABDA
0
ABMM
2350
ACES
785
ACST
168
ACST-R
0
ADES
7125
ADHI
800
ADMF
8050
ADMG
175
ADRO
2870
AGAR
320
AGII
2080
AGRO
700
AGRO-R
0
AGRS
121
AHAP
57
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
150
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1500
AKRA
1035
AKSI
294
ALDO
875
ALKA
296
ALMI
306
ALTO
202
Market Watch
Last updated : 2022/06/29 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
531.18
-1.2%
-6.43
IHSG
6942.35
-0.77%
-54.11
LQ45
995.71
-1.18%
-11.93
HSI
21996.89
-1.88%
-422.08
N225
26804.60
-0.91%
-244.87
NYSE
14667.32
-1.13%
-167.98
Kurs
HKD/IDR 1,890
USD/IDR 14,848
Emas
867,193 / gram

DPR Dukung Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Go Public, Perbarindo: Dapat Tingkatkan Permodalan

BANKING
Kunthi Fahmar Sandy
Minggu, 19 Juni 2022 15:13 WIB
OJK menilai bahwa BPR mampu bertahan dan tetap tumbuh positif di masa pandemi dibandingkan dengan bank umum.
DPR Dukung Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Go Public, Perbarindo: Dapat Tingkatkan Permodalan (FOTO:MNC Media)
DPR Dukung Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Go Public, Perbarindo: Dapat Tingkatkan Permodalan (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Saat ini, permodalan masih menjadi masalah utama di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terlebih setelah adanya kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR sesuai POJK No 5/POJK.03/2015. 

Menurut POJK tersebut, modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp6 miliar yang wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2024.

Padahal, masih banyak BPR yang memiliki modal inti di bawah Rp6 miliar. Menurut data Infobank Institute, per Januari 2022, ada 501 (30,7%) BPR bermodal inti di bawah Rp6 miliar dari total jumlah BPR sebanyak 1.631 BPR (1.467 BPR dan 164 BPRS). Masih banyaknya jumlah BPR dengan modal inti di bawah Rp6 miliar membutuhkan perhatian khusus semua stakeholders.

Untuk mendapatkan permodalan dari mitra strategis juga tak mudah, apalagi dari investor asing. Sebab, sesuai UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 23, BPR hanya boleh didirikan dan dimiliki oleh WNI. Berbeda dengan bank umum, yang memungkinkan mendapatkan pendanaan dari investor asing melalui sistem kemitraan, sesuai Pasal 22 UU Perbankan. Dari sinilah muncul wacana perlunya amandemen UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, agar BPR bisa memiliki hak yang sama seperti bank umum dalam mendapatkan pendanaan.

Tak semua pemegang saham memiliki kemampuan untuk menambah permodalan dengan setor modal. Untuk itu, potensi dan peluang Bank Perkreditan Rakyat untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal melalui skema go public pun terbuka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI siap mendukung upaya amandemen UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD