OJK Terbitkan Aturan untuk Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Mengingat pengawasan LPEI juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), POJK Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia perlu pula disempurnakan dengan menerbitkan peraturan terkini untuk mengoptimalkan sinergi pengawasan LPEI yang dilakukan OJK dan Kemenkeu, sekaligus meminimalisir duplikasi pengaturan terhadap LPEI.

Baca Juga:

Bank IBK Indonesia (AGRS) Gandeng LPEI untuk Pemberian Penjaminan Kredit

Dengan pertimbangan di atas, POJK Pengawasan LPEI sekaligus akan mencabut POJK Nomor 40/POJK.05/2015.

"Peraturan baru ini juga berisi mengenai pengaturan pembiayaan karena adanya pelaksanaan penugasan pemerintah serta restrukturisasi piutang Pembiayaan," jelasnya.

Ketentuan mengenai Pengawasan LPEI, antara lain mengatur mengenai:

1. Pengawasan terhadap LPEI dengan ruang lingkup antara lain tingkat kesehatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Kewajiban untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan LPEI dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
3. Kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan LPEI dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual;
4. Komponen dan tata cara penilaian Tingkat Kesehatan LPEI, yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, serta permodalan;
5. Penyampaian rencana tindak (action plan) apabila LPEI belum memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan LPEI;
6. Kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada OJK;
7. Mekanisme koordinasi pengawasan dengan Menteri Keuangan; dan 
8. Pengenaan sanksi.  

(TSA)