AALI
9450
ABBA
278
ABDA
6050
ABMM
2490
ACES
720
ACST
174
ACST-R
0
ADES
6125
ADHI
755
ADMF
8150
ADMG
174
ADRO
3150
AGAR
312
AGII
2340
AGRO
840
AGRO-R
0
AGRS
116
AHAP
95
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1530
AKRA
1215
AKSI
268
ALDO
750
ALKA
288
ALMI
298
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.41
1.11%
+5.93
IHSG
7160.39
1.05%
+74.15
LQ45
1018.33
1.04%
+10.53
HSI
20082.43
2.41%
+471.59
N225
0.00
-100%
-27999.96
NYSE
0.00
-100%
-15264.79
Kurs
HKD/IDR 160
USD/IDR 14,765
Emas
848,754 / gram

OJK Terbitkan Aturan untuk Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

BANKING
Anggie Ariesta
Jum'at, 01 Juli 2022 18:00 WIB
perkembangan usaha LPEI yang semakin kompleks dan bersifat dinamis sehingga berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh LPEI.
OJK Terbitkan Aturan untuk Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (foto: MNC Media)
OJK Terbitkan Aturan untuk Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (foto: MNC Media)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (POJK Pengawasan LPEI).

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, menuturkan bahwa POJK Pengawasan LPEI ini dikeluarkan seiring perkembangan usaha LPEI yang semakin kompleks dan bersifat dinamis sehingga berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh LPEI.

"Dengan demikian, diperlukan metodologi penilaian tingkat kesehatan LPEI yang dapat mencerminkan kondisi LPEI saat ini dan pada waktu yang akan datang," ungkap Anto, dalam keterangan resminya, Jumat (1/7/2022).

Kebijakan ini diterbitkan juga dalam rangka meningkatkan kemampuan LPEI dalam melakukan deteksi risiko yang lebih tepat dan segera, pengawasan terhadap LPEI juga akan berfokus pada penilaian tingkat kesehatan.

Hal ini sekaligus sebagai harmonisasi dengan pengaturan penilaian tingkat kesehatan yang sudah berlaku untuk beberapa lembaga jasa keuangan non bank (LJKNB).

Mengingat pengawasan LPEI juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), POJK Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia perlu pula disempurnakan dengan menerbitkan peraturan terkini untuk mengoptimalkan sinergi pengawasan LPEI yang dilakukan OJK dan Kemenkeu, sekaligus meminimalisir duplikasi pengaturan terhadap LPEI.

Dengan pertimbangan di atas, POJK Pengawasan LPEI sekaligus akan mencabut POJK Nomor 40/POJK.05/2015.

"Peraturan baru ini juga berisi mengenai pengaturan pembiayaan karena adanya pelaksanaan penugasan pemerintah serta restrukturisasi piutang Pembiayaan," jelasnya.

Ketentuan mengenai Pengawasan LPEI, antara lain mengatur mengenai:

1. Pengawasan terhadap LPEI dengan ruang lingkup antara lain tingkat kesehatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Kewajiban untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan LPEI dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
3. Kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan LPEI dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual;
4. Komponen dan tata cara penilaian Tingkat Kesehatan LPEI, yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, serta permodalan;
5. Penyampaian rencana tindak (action plan) apabila LPEI belum memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan LPEI;
6. Kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada OJK;
7. Mekanisme koordinasi pengawasan dengan Menteri Keuangan; dan 
8. Pengenaan sanksi.  

(TSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD