Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait kembali mendesak pemutihan data SLIK OJK untuk calon peserta program rumah subsidi.
Maruarar menyebut, temuan di lapangan menunjukkan banyak masyarakat di berbagai daerah kesulitan mendapatkan KPR karena skor kredit yang rendah. Menurut dia, masalah ini ditemukan di sejumlah provinsi besar, termasuk Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta Sulawesi Selatan dan Bali.
"Itu saya temukan banyak masukan karena kami sering turun ke lapangan. Kami menemukan itu kendala-kendalanya. Di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita menemukan itu salah satu kendala rakyat untuk bisa mendaftar untuk memiliki rumah subsidi," katanya.
Maruarar mengatakan, kebijakan SLIK bukan kewenangannya, meski dia berharap ada penyelesaian segera. Dia menambahkan, isu SLIK OJK sudah dibahas empat kali dengan OJK, perbankan, Menko Perekonomian, dan Menkeu, namun belum menemukan titik terang.
(Rahmat Fiansyah)