Dhera Arizona Pratiwi
IDXChannel - Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) memprotes ketentuan yang melemahkan pers pada perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, DC, AS, pada Kamis, 19 Februari 2026.
Ketentuan yang melemahkan ekosistem pers tersebut berada di lampiran III di halaman 39 Pasal 3.3 Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital.
Isinya berbunyi, “Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat (layanan platform) untuk mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, dan model bagi hasil keuntungan."
"Perjanjian ini jika sudah berlaku bisa membuat platform digital asal Amerika Serikat menjadi tidak terjangkau Perpres Publisher Rights. Sebab dengan kewajiban di Perpres saja, mereka kurang patuh. Apalagi bersifat sukarela," ujar Ketua KTP2JB Suprapto dalam pernyataan resmi, Kamis (26/2/2026).
