Rancang Aturan Program Penjaminan Polis, LPS Gandeng OJK hingga Asosiasi Asuransi

IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga asosiasi asuransi untuk merancang aturan Program Penjaminan Polis (PPP). 

"Jadi tim yang ada di LPS menggandeng asosiasi asuransi untuk mewakili industri, menggandeng pengawas dalam hal ini OJK, menggandeng KSSK dalam hal ini adalah Kemenkeu. Kami tidak lepas dari situ," kata Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto pada acara Media Workshop, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/11/2024).

Baca Juga:

Tunggu Peraturan Pemerintah, Program Penjaminan Polis Asuransi LPS Dimulai 2028

Dia menambahkan, aturan ini ditargetkan  rampung dan dimplementasikan pada 2028. Adapun pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"LPP bertujuan untuk melindungi pemegang polis apabila perusahaan asuransi tiba-tiba terpaksa ditutup," katanya.

Baca Juga:

Tugas Bertambah, LPS akan Jalankan Program Penjaminan Polis Asuransi

Dimas melanjutkan, sebelum diimplementasikan, struktur baru tersebut bertugas untuk melakukan koordinasi dengan Kemenkeu dan OJK dalam pembuatan rancangan peraturan pelaksanaannya.