Kunthi Fahmar Sandy
Selanjutnya, Green Bonds yang diterbitkan oleh BNI melarang pembiayaan untuk 10 sektor antara lain proyek yang dilarang oleh pemerintah, penebangan liar, kerja pasak yang mencakup eksploitasi anak, proyek yang melanggar hak komunitas lokal dan menghancurkan situs sejarah.
Proyek lainnya adalah proyek obat-obatan terlarang dan senjata, Judi dan pencucian uang, proyek milik penyelenggara negara dan terakhir adalah perdagangan satwa yang dilindungi.
Secara khusus, BNI juga memiliki aturan untuk pembiayaan kredit sektor pertanian dalam hal ini kelapa sawit.
Antara lain mewajibkan bagi kreditur untuk menunjukkan keselarasan dengan kebijakan nol deforestasi. Yaitu, sejauh mana proses pengurangan luas hutan secara cepat dan besar-besaran. Kemudian, kreditur juga harus memenuhi ijin usaha yang bersifat wajib yaitu Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Budidaya (IUP-B), Pendaftaran Usaha Perkebunan (IUP-P), Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP).
“Kami mewajibkan debitur baru kelapa sawit memiliki RSPO dan ISPO, dan meminta nasabah untuk mencapai sertifikasi RSPO penuh dalam jangka waktu tertentu untuk memperluas cakupannya pasar sasaran. Untuk segmen Menengah, persyaratan ISPO diterapkan sebagai perjanjian afirmatif yang pemenuhannya akan dipantau secara berkala oleh RM dan menjadi subjek untuk audit internal berkala,” demikian yang disampaikan oleh BNI dalam laporannya.
