AALI
10025
ABBA
406
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1415
ACST
272
ACST-R
0
ADES
2570
ADHI
1155
ADMF
7950
ADMG
234
ADRO
1735
AGAR
350
AGII
1470
AGRO
2020
AGRO-R
0
AGRS
210
AHAP
65
AIMS
500
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
795
AKRA
4660
AKSI
458
ALDO
720
ALKA
250
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
516.22
0.19%
+0.98
IHSG
6643.74
0.16%
+10.77
LQ45
970.79
0.27%
+2.64
HSI
26126.93
0.42%
+109.40
N225
28804.85
0.34%
+96.27
NYSE
17132.22
0.29%
+49.07
Kurs
HKD/IDR 1,814
USD/IDR 14,120
Emas
813,779 / gram

Ganjil Genap Diklaim Bantu Turunkan Kasus Covid 19 di Bogor

ECONOMIA
Kamis, 18 Februari 2021 08:22 WIB
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengklaim kasus infeksi virus covid-19 di daerahnya turun signifkan.
Ganjil Genap Diklaim Bantu Turunkan Kasus Covid 19 di Bogor (FOTO: MNC Media)
Ganjil Genap Diklaim Bantu Turunkan Kasus Covid 19 di Bogor (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Wali Kota Bogor, Bima Arya mengklaim kasus infeksi virus covid-19 di daerahnya turun signifkan, hal ini berkat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan ganjil genap selama dua pekan.

Biasanya kasus harian positif Covid-19 diatas 150 orang, saat ini terus melandai. Bahkan data terbaru pada Rabu (17/2/2021) dilaporkan kasus positif Covid-19 penambahannya sebanyak 90 orang.

"Dengan demikian total kasus positif Covid-19 di Kota Bogor menjadi 11.005 orang, rinciannya masih sakit atau positif aktif 1.285, sembuh 112 dan meninggal dunia 179 orang," ungkap Bima Arya yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor, dalam keterangan pers tertulisnya, dikutip Kamis (18/2/2021).

Penurunan tersebut dikarenakan pihaknya secara ketat menerapkan ganjil genap bagi kendaraan saat akhir pekan dalam rangka PPKM Mikro.

Maka dari itu, kata Bima Arya, kebijakan ganjil genap akan dilanjutkan setiap akhir pekan selama dua pekan ke depan.

“Tadi kami menyepakati ganjil genap Insya Allah akan dilanjutkan setiap Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional. Tetapi dibatasi jam pemberlakuannya dari jam 09.00 - 18.00 WIB (sebelumnya 24 jam),” ungkap Bima.

Diperpanjangnya ganjil genap ini, kata Bima, karena melihat hasil analisa data pada penerapan ganjil genap dua pekan sebelumnya yang menunjukan angka penurunan yang cukup baik, dari sisi mobilitas warga maupun angka kasus positif.

“Satgas dan Forkopimda melakukan pembahasan. Kita melihat seluruh data menunjukan bahwa program PPKM Mikro dan Ganjil Genap menunjukan tingkat efektifitas yang sangat tinggi. Arus masuk kendaraan ke Kota Bogor, kerumunan yang berkurang dan yang paling penting adalah tren jumlah kasus positif Covid-19 yang menurun sangat signifikan,” jelas Bima.

“Tanggal 6 Februari angkanya 187 per hari, kemarin tanggal 15 Februari angkanya 105 per hari. Jadi ini penurunan yang signifikan sepanjang masa pandemi di Kota Bogor. Bahkan keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) dari tadinya 82 persen, sekarang di angka 48 persen. Sudah di bawah standar WHO yang 60 persen maksimal. Jadi sangat baik,” tambahnya.

Menurut Bima, perpanjangan ganjil genap dua pekan ke depan ini juga harus dicari titik temu antara dimensi kesehatan dan juga dimensi ekonomi yang perlu diperhatikan. 

“Namun, beberapa data juga tadi dilakukan pembahasan bersama Forkopimda, ada penurunan di bidang ekonomi. Tingkat hunian hotel, kunjungan ke rumah makan, cafe, mall, pasar cukup menurun. Artinya dengan ganjil genap jam 09.00 - 18.00 masih memungkinkan untuk aktivitas ekonomi berjalan,” beber Bima.

Di tempat yang sama, Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro menyatakan bahwa secara umum pihaknya masih menggunakan pola ganjil genap seperti sebelumnya dengan 6 pos sekat dan 5 checkpoint serta 1 tim crowd free road.

“Sanksi juga masih sama. Kita mengacu kepada Perwali 107 karena ini bukan pelanggaran Undang Undang Lalu Lintas tapi tentang protokol kesehatan. Kecuali bagi para pelaku usaha yang sudah pernah dilakukan peneguran oleh tim Satgas Covid, lalu mengulangi kembali, maka kami akan mempertimbangnkan bersama Pak Kajari untuk menerapkan pidana dalam menegakkan aturan-aturan protokol kesehatan,” pungkasnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD