AALI
10025
ABBA
406
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1415
ACST
272
ACST-R
0
ADES
2570
ADHI
1155
ADMF
7950
ADMG
234
ADRO
1735
AGAR
350
AGII
1470
AGRO
2020
AGRO-R
0
AGRS
210
AHAP
65
AIMS
500
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
795
AKRA
4660
AKSI
458
ALDO
720
ALKA
250
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
516.22
0.19%
+0.98
IHSG
6643.74
0.16%
+10.77
LQ45
970.79
0.27%
+2.64
HSI
26126.93
0.42%
+109.40
N225
28804.85
0.34%
+96.27
NYSE
17132.22
0.29%
+49.07
Kurs
HKD/IDR 1,814
USD/IDR 14,120
Emas
813,779 / gram

Kebijakan Sering Berubah, Industri Hilir Nikel Dinilai Tidak Akan Maksimal

ECONOMIA
Kamis, 18 Februari 2021 13:15 WIB
Industri hilir nikel di Indonesia dinilai belum siap, hal ini dinyatakan oleh Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso.
Industri Hilir Nikel Dinilai Tidak Akan Maksimal. (Foto: MNC Media)
Industri Hilir Nikel Dinilai Tidak Akan Maksimal. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Industri hilir nikel di Indonesia dinilai belum siap, hal ini dinyatakan oleh Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso. Sehingga, potensi yang terkandung dalam tambang ini belum bisa maksimal.

Menurut dia, hal ini terjadi akibat perubahan kebijakan yang begitu drastis, yakni penutupan keran ekspor bijih nikel. Alhasil, pelaku usaha tidak siap untuk mengantisipasinya.

"Karena memang kondisi pertambangan kita yang seharusnya dari tahun 2009, kebijakan yang mewajibkan hilirisasi harusnya sustain, kontinu, dan tidak berubah. Ada kesan perubahan yang menyebabkan pengusaha kita menjadi tidak siap," ujarnya pada Market Review IDX Channel, Kamis (18/2/2021).

Dia melanjutkan, kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor bijih nikel terkesan mendadak meskipun sudah diperingatkan sejak 10 tahun lalu. "Tetapi ketika pelaksanaan dari Undang-Undang itu tidak konsisten. Itulah yang menjadi pengusaha kita tidak siap," ungkapnya.

Di sisi lain, masih banyak keluhan pengusaha pertambangan terkait perizinan dan juga masalah teknikal. Para pelaku usaha tambang juga harus menghadapi masalah finansial.

"Keluhan bagi pengusaha ini tidak hanya masalah teknikal tetapi mereka juga mengeluhkan masalah perizinan, di samping mereka juga menghadapi masalah finansial. Teknikal pun tantangannya cukup berat. Pertama, dari sisi mining-nya. Kedua, dari sisi teknologi pengolahannya," jelas Budi.

Budi menambahkan, banyak pengusaha tambang yang tidak berlatar belakang pertambangan sehingga mereka tidak punya banyak pengalaman. "Jadi ini yang menyebabkan industri hilir tidak siap. Pemerintah tidak siap dan juga pelaku bisnis tidak siap," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Utama MIND ID Orias, Petrus Moedak, juga mengatakan upaya optimalisasi komoditas mineral dan batu bara (minerba) belum bisa dilakukan secara maksimal, karena industri hilir dalam negeri belum siap.

"Kita semua mau di dalam negeri, tetapi yang hilir ini tidak siap. Berakibatkan kita sudah terlanjur semua di dalam," ujarnya.

Untuk itu, dia mendorong agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik antar kementerian terkait. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD