AALI
10025
ABBA
406
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1415
ACST
272
ACST-R
0
ADES
2570
ADHI
1155
ADMF
7950
ADMG
234
ADRO
1735
AGAR
350
AGII
1470
AGRO
2020
AGRO-R
0
AGRS
210
AHAP
65
AIMS
500
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
795
AKRA
4660
AKSI
458
ALDO
720
ALKA
250
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
516.22
0.19%
+0.98
IHSG
6643.74
0.16%
+10.77
LQ45
970.79
0.27%
+2.64
HSI
26126.93
0.42%
+109.40
N225
28804.85
0.34%
+96.27
NYSE
17132.22
0.29%
+49.07
Kurs
HKD/IDR 1,814
USD/IDR 14,120
Emas
813,779 / gram

Punya Bahan Baku Nikel Berlimpah, Indonesia Harus Cepat Ambil Peluang

ECONOMIA
Kamis, 18 Februari 2021 16:30 WIB
Dunia saat ini sedang melirik mobil listrik. Untuk itu, Indonesia harus cepat-cepat mengambil peluang untuk menjadi raja industri.
Punya Bahan Baku Nikel Berlimpah, Indonesia Harus Cepat Ambil Peluang. (Foto: MNC Media)
Punya Bahan Baku Nikel Berlimpah, Indonesia Harus Cepat Ambil Peluang. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Dunia saat ini sedang melirik mobil listrik. Untuk itu, Indonesia harus cepat-cepat mengambil peluang untuk menjadi raja industri, sebab negara ini memiliki bahan baku nikel melimpah yang dibutuhkan untuk pembuatan mobil listrik.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso, meminta pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergi membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik pada tahun 2025. Momen saat ini jangan sampai terlewat kendati industri hilir nikel masih terdapat kendala.

"Semua negara sedang concern pada kendaraan listrik dan baterai listrik. Pemerintah dan pelaku usaha harus menyinkronkan kebijakan maupun kebutuhan dari pengusaha investor," ujarnya pada Market Review IDX Channel, Kamis (18/2/2021).

Dia menyoroti kebijakan pemerintah yang belum mengakomodir pelaku usaha pertambangan. Menurut dia, kebijakan pemerintah sering kali berubah-ubah sehingga belum mengakomodir kepentingan stakeholder.

"Inilah kenapa kebijakan minerba yang selalu saya ingatkan kepada pemerintah bahwa roadmap tambang Indonesia dibuat lebih awal sehingga kita tahu ke mana arahnya. Pengalaman teknologi mungkin kita bisa belajar. Tetapi kalau finansial, perizinan, ini yang harusnya dilihat pemerintah," tuturnya.

Terkait hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara.

Dalam UU minerba yang baru sudah disyaratkan harus ada program hilirisasi. Setiap produk pertambangan minerba harus diproses lebih lanjut sehingga proses hilirisasi berjalan.

Budi mengapresiasi kebijakan tersebut meskipun masih banyak yang harus dikritisi.

"Hilirisasi ini bagian dari rencana besar yang tidak bisa dilakukan secara instan karena banyak stakeholder yang terlibat. Inilah kenapa kebijakan minerba menjadi penting karena semua kementerian harus punya visi atau wawasan yang sama. Jangan sampai tambang bentur dengan lingkungan, kehutanan," tandasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD