AALI
9325
ABBA
208
ABDA
5500
ABMM
2080
ACES
725
ACST
156
ACST-R
0
ADES
6175
ADHI
710
ADMF
7975
ADMG
165
ADRO
2770
AGAR
336
AGII
1995
AGRO
615
AGRO-R
0
AGRS
114
AHAP
56
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
138
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1330
AKRA
900
AKSI
288
ALDO
790
ALKA
300
ALMI
298
ALTO
196
Market Watch
Last updated : 2022/07/04 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
506.36
-2.52%
-13.10
IHSG
6639.17
-2.28%
-155.16
LQ45
950.15
-2.48%
-24.18
HSI
21830.35
-0.14%
-29.44
N225
26153.81
0.84%
+218.19
NYSE
14636.76
1.03%
+149.16
Kurs
HKD/IDR 1,905
USD/IDR 14,965
Emas
870,052 / gram

Punya Bahan Baku Nikel Berlimpah, Indonesia Harus Cepat Ambil Peluang

ECONOMIA
Kamis, 18 Februari 2021 16:30 WIB
Dunia saat ini sedang melirik mobil listrik. Untuk itu, Indonesia harus cepat-cepat mengambil peluang untuk menjadi raja industri.
Punya Bahan Baku Nikel Berlimpah, Indonesia Harus Cepat Ambil Peluang. (Foto: MNC Media)
Punya Bahan Baku Nikel Berlimpah, Indonesia Harus Cepat Ambil Peluang. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Dunia saat ini sedang melirik mobil listrik. Untuk itu, Indonesia harus cepat-cepat mengambil peluang untuk menjadi raja industri, sebab negara ini memiliki bahan baku nikel melimpah yang dibutuhkan untuk pembuatan mobil listrik.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso, meminta pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergi membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik pada tahun 2025. Momen saat ini jangan sampai terlewat kendati industri hilir nikel masih terdapat kendala.

"Semua negara sedang concern pada kendaraan listrik dan baterai listrik. Pemerintah dan pelaku usaha harus menyinkronkan kebijakan maupun kebutuhan dari pengusaha investor," ujarnya pada Market Review IDX Channel, Kamis (18/2/2021).

Dia menyoroti kebijakan pemerintah yang belum mengakomodir pelaku usaha pertambangan. Menurut dia, kebijakan pemerintah sering kali berubah-ubah sehingga belum mengakomodir kepentingan stakeholder.

"Inilah kenapa kebijakan minerba yang selalu saya ingatkan kepada pemerintah bahwa roadmap tambang Indonesia dibuat lebih awal sehingga kita tahu ke mana arahnya. Pengalaman teknologi mungkin kita bisa belajar. Tetapi kalau finansial, perizinan, ini yang harusnya dilihat pemerintah," tuturnya.

Terkait hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara.

Dalam UU minerba yang baru sudah disyaratkan harus ada program hilirisasi. Setiap produk pertambangan minerba harus diproses lebih lanjut sehingga proses hilirisasi berjalan.

Budi mengapresiasi kebijakan tersebut meskipun masih banyak yang harus dikritisi.

"Hilirisasi ini bagian dari rencana besar yang tidak bisa dilakukan secara instan karena banyak stakeholder yang terlibat. Inilah kenapa kebijakan minerba menjadi penting karena semua kementerian harus punya visi atau wawasan yang sama. Jangan sampai tambang bentur dengan lingkungan, kehutanan," tandasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD