AALI
9800
ABBA
232
ABDA
5900
ABMM
2230
ACES
770
ACST
161
ACST-R
0
ADES
6675
ADHI
770
ADMF
8025
ADMG
174
ADRO
2860
AGAR
320
AGII
2150
AGRO
705
AGRO-R
0
AGRS
120
AHAP
56
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
148
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1490
AKRA
1030
AKSI
288
ALDO
850
ALKA
300
ALMI
298
ALTO
199
Market Watch
Last updated : 2022/06/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
529.22
-0.37%
-1.96
IHSG
6911.58
-0.44%
-30.77
LQ45
991.94
-0.38%
-3.77
HSI
21859.79
-0.62%
-137.10
N225
26393.04
-1.54%
-411.56
NYSE
14599.59
-0.46%
-67.73
Kurs
HKD/IDR 1,896
USD/IDR 14,890
Emas
868,358 / gram

2.794 Wajib Pajak di Sumut yang Ikut PPS Ungkap Harta Rp603,5 Miliar

ECONOMICS
Wahyudi Aulia Siregar
Rabu, 25 Mei 2022 17:32 WIB
2.794 wajib pajak Sumatra Utara telah mengikuti program PPS.
2.794 Wajib Pajak di Sumut yang Ikut PPS Ungkap Harta Rp603,5 Miliar (Dok.MNC)
2.794 Wajib Pajak di Sumut yang Ikut PPS Ungkap Harta Rp603,5 Miliar (Dok.MNC)

IDXChannel- Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang digelar Direktorat Jenderal Pajak akan berakhir 30 Juni 2022 mendatang. 

Hingga saat ini sebanyak 2.794 wajib pajak Sumatra Utara telah mengikuti program tersebut dengan nilai total pengungkapan hingga Rp603,53 miliar. 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) Eddi Wahyudi, Rabu (25/5/2022). 

Menurut Eddi, apabila dibandingkan dengan bulan lalu (April) yaitu terkumpul PPh sebanyak Rp421,09M, maka bulan Mei mengalami lonjakan sebesar 43,32%.

"Rinciannya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat mengumpulkan PPh Final PPS sebesar Rp133,65 miliar dari 778 wajib pajak, KPP Pratama Medan Belawan Rp53,02 miliar dari 172 wajib pajak, KPP Pratama Medan Timur Rp85,41 miliar dari 517 wajib pajak, KPP Pratama Binjai PPh Final terkumpul Rp32,09 miliar dari 215 wajib pajak, KPP Pratama Medan Polonia Rp 87,33 miliar dari 378 wajib pajak, KPP Madya Medan Rp73,48 miliar dari 118 wajib pajak, KPP Pratama Medan Petisah sebesar Rp36,29 miliar dari 330 wajib pajak, KPP Pratama Lubuk Pakam Rp55,56 miliar dari 239 wajib pajak, dan KPP Madya Dua Medan berhasil mengumpulkan PPh Final sebesar Rp 46,70 miliar dari 48 wajib pajaknya," paparnya. 

Di samping jumlah PPh Final, Nilai Harta Bersih yang diungkap secara sukarela sebesar Rp6.067,49 miliar. Terdiri dari Deklarasi Dalam Negeri Rp5.396,33 miliar, Repatriasi Rp71,07 miliar, Investasi Dalam Negeri Rp150,4 miliar, Investasi Repatriasi Rp38,28 miliar dan Deklarasi Luar Negeri Rp411,40 miliar.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak yang sudah ikut PPS, bagi wajib pajak belum, ayo segera manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela yang akan berakhir pada 30 Juni 2022," pungkas Eddi. 

Ia menyampaikan bahwa PPS merupakan program yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disahkan tanggal 29 Oktober 2021. Program ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan harta yang diperoleh mulai tahun 2016-2020, atau harta yang belum dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan 2020 dan belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Program Tax Amnesty lalu. Program Pengungkapan Sukarela ini dapat diikuti oleh wajib pajak mulai 1 Januari-30 Juni 2022.
  
Lebih lanjut, Eddi menyampaikan manfaat yang dapat diambil oleh wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.

"Dengan mengikuti PPS, wajib pajak akan terbebas dari sanksi administratif dan memperoleh perlindungan data bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana pajak terkait harta yang diikutsertakan dalam PPS.” ujar Eddi.

Berbeda dengan Program Tax Amnesty yang lalu, pelaporan atau pengungkapan PPS dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) yang disampaikan secara elektronik dengan login melalui laman web https://pajak.go.id.

“Pengungkapan dilakukan secara online, dapat dilakukan dari mana saja tanpa bertatap muka dengan pegawai pajak. DJP telah menyediakan aplikasi layanan yang dapat dilakukan dengan mudah, aman serta nyaman,” lanjut Eddi.

Eddi Wahyudi menambahkan bahwa DJP juga menyediakan layanan konsultasi PPS dalam hal terdapat pertanyaan seputar PPS. Wajib pajak dapat datang langsung ke kantor pajak atau menghubungi saluran informasi khusus PPS yang mereka sediakan.  

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD